Sidang Perkara Dugaan Tipikor Penjaminan L/C Impor PT ASEI kepada PT MPP dengan agenda pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020. (Istimewa)


Indomedia.co - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan persidangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjaminan Letter of Credit (L/C) Impor PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) kepada PT Mega Persada Prima (MPP) dengan agenda pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.


Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Oktober 2020.


Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula pada 2012. Saat itu PT ASEI menyetujui penjaminan L/C impor bagi PT MPP selaku agen dari Celler Resources Singapura untuk melaksanakan pekerjaan jasa perbaikan mesin pesawat Sukhoi antara TNI AU dengan Celler Resources Singapura. Namun pada kenyataannya dalam surat jaminan L/C insurance ini, terdapat PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Capital Pte Ltd yang menjadi beneficiary party sehingga yang membelanjakan barang dan berurusan dengan supplier bukan dari pihak PT MPP.


Berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjaminan L/C Impor PT ASEI terhadap PT MPP dengan kerugian keuangan negara sebesar USD1,4 juta atau senilai Rp20,3 miliar atas nama masing-masing terdakwa Perdana Putra Mohede, Danu Prihantara Nurrachman, Musa Harun Taufik, dan Human Mintaraga yang diajukan secara terpisah hari itu memasuki persidangan terakhir dengan acara pembacaan putusan hakim yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut, jelas Kapuspenkum.


Terdakwa Perdana Putra Mohede (Direktur Utama PT MPP) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primiar melanggar pasal 2 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi selama dalam tahanan. Denda Rp500 juta subsidiair tiga bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar USD.1.059.043,43 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti dua tahun. Barang Bukti berupa satu bidang tanah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti. Biaya Perkara Rp10.000.


Terdakwa Danu Prihantara Nurrachman (pengelola PT Andalan Artha Advisindo Capital) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan sebagaimana tersebut dalam dakwaan primiar melanggar pasal 2 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi selama dalam tahanan. Denda Rp500 juta subsidiair tiga bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar USD.289.156 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti dua tahun. Barang Bukti berupa satu bidang tanah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti. Biaya perkara Rp10.000, urai Kapuspenkum.


Terdakwa Musa Harun Taufik (Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta PT ASEI dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiair melanggar pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangi selama dalam tahanan. Denda Rp200 juta subsidiair dua bulan kurungan, biaya Perkara Rp10.000.


Terdakwa Human Mintaraga (Kepala Bagian Underwriting Kantor Cabang Utama Jakarta PT ASEI) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair melanggar pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangi selama dalam tahanan. Denda Rp200 juta subsidiair dua bulan kurungan, biaya perkara Rp10.000, papar Kapuspenkum.


Sidang pembacaan putusan hakim yang dilaksanakan dengan virtual melalui metode video conference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rutan Salemba Cabang Kejagung, dan Rutan Cipinang dilakskanakan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Hal itu dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19.


Atas putusan majelis hakim tersebut, para terdakwa dan/atau penasihat Hukum herdakwa maupun penuntut umum menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima putusan atau menyatakan banding, kata Kapuspenkum.


Dengan selesainya proses persidangan perkara tipikor penjaminan L/C impor PT ASEI kepada PT MPP dan para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kiranya patut mendapat apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan ini, karena walaupun dalam masa pandemi Covid-19 tidak banyak mempengaruhi proses hukum persidangan tersebut.


Selanjutnya jika tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa maupun JPU maka putusan hakim akan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, khususnya untuk pidana badan bagi semua terdakwa, pungkas Kapuspenkum. (Suwardi S)

Editor: Suwardi S

Tulis komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama

Video