Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers didampingi Wakil Ketua DPR RI M Aziz Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad serta Rachmat Gobel, Rabu, 13 Januari 2021. (dpr.go.id/Oji)


Indomedia.co - DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang nama calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima langsung Surpres Nomor: R-02/Pres/01/2021 yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang tiba di Gedung Parlemen, Rabu, 13 Januari 2021 pukul 10.45 WIB. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI.


“Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo MSi untuk mendapatkan persetujuan DPR,” ujar Puan saat memberikan keterangan kepada para awak media di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021.


Dilansir dari situs resmi DPR RI, Puan menyampaikan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan. Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.


“Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” kata Puan.


Mekanisme internal DPR yang dimaksud Puan adalah didahului dengan Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, pemberitahuan tentang masuknya Surat Presiden tentang Pencalonan Kapolri serta penugasan komisi terkait, yaitu Komisi III untuk melakukan fit and proper test.


“Hasil fit and proper test di Komisi III akan kembali dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan Dewan,” ujar Puan.


Proses ini akan ditempuh selama 20 hari, terhitung sejak tanggal Surat Presiden diterima oleh DPR RI.  Dia menjelaskan, DPR RI akan menjalankan seluruh mekanisme tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga diketahui apakah Kapolri yang diusulkan Presiden mendapat persetujuan DPR.


Puan menambahkan, peran institusi Polri sangat penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


“Kepemimpinan Polri sangatlah penting dalam mengarahkan, membawa dan membangun institusi Kepolisian RI yang semakin maju, modern, dan berwibawa,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.


Puan berharap, Polri ke depan dapat meningkatkan profesionalitas personil, pelayanan publik yang semakin baik, serta rasa aman di dalam masyarakat.


“Setiap momentum pergantian Kapolri akan selalu disertai dengan harapan rakyat agar Polri dapat mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang memiliki integritas dalam mengayomi rakyat,” kata Puan.


“Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru,” ujar Puan yang saat konferensi pers didampingi Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad serta Rachmat Gobel. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Lebih baru Lebih lama