Direktur Utama PT Medan Bus Transport Djumongkas Hutagaol. (Istimewa)


Indomedia.co - Suka tidak suka, senang dan tidak senang kenyataan tidak terbantahkan bahwa kemajuan di segala bidang semuanya beriringan dengan perkembangan era digital.


Termasuk dunia transportasi turut  mengalami dampak era digital. Karena banyaknya persoalan dalam pengelolaan dunia transportasi sekarang ini, maka sangat penting dan mendesak untuk segera dikelola instansi vertikal yakni oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.


Direktur Utama PT Medan Bus Transport Djumongkas Hutagaol mengutarakan hal tersebut kepada sejumlah wartawan, Rabu, 7 April 2021 setelah mengamati pengelolaan dunia transportasi yang kurang profesional jika dikelola Dinas Perhubungan Provinsi, Kota dan Kabupaten.


Tak seorang pun membantah, jika dunia transportasi merupakan peran penting untuk memperlancar pembangunan infrastruktur dan perputaran perekonomian masyarakat. Namun sangat disayangkan, kenapa pengelolaan sektor transportasi seolah kurang serius dan kurang tepat di tingkat provinsi, kabupaten/kota.


Jauh Lebih Profesional


Ada beberapa argumentasi yang diutarakan Djumongkas untuk mengusulkan agar dunia transportasi dikelola secara vertikal oleh Kemenhub. 


Dengan mencontohkan instansi vertikal lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional. Kita semua sudah mengetahui bahwa pengurusan soal tanah saat ini begitu cepat dan praktis. Demikian halnya Kementerian Agama, Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya yang menyimpulkan bahwa segala urusan dan pengelolaan menyangkut instansi terkait sangat praktis dan sangat membantu masyarakat banyak.


"Jadi gubernur, bupati dan walikota cukup sebatas koordinasi," ujar Djumongkas.


Tanpa bermaksud menyudutkan gubernur, bupati, dan walikota, Djumongkas Hutagaol yang juga pengelola bus by the servis Trans Metro Deli ini mengakui bahwa pengelolaan dunia transportasi sangat jauh lebih profesional jika ditangani oleh Kemenhub. 


"Baik ditinjau dari segi anggaran, fasilitas dan sumber daya manusia jauh lebih baik jika dikelola Kementerian Perhubungan," ujar Djumongkas.


Dengan mengurai pengalamannya sejak Tahun 1981 mengelola bus kota Medan Bus, kenyataannya jauh sangat rumit dikelola baik Dinas Perhubungan Provinsi, Kota dan Kabupaten. 


Maaf, bukan bermaksud menyudutkan gubernur, walikota, dan bupati karena hal ini berlaku sama secara nasional, kata Djumongkas.


Jika ada sesuatu urusan atau fasilitas dan bangunan yang berkaitan dengan dunia transportasi, misalnya untuk revitalisasi terminal, pengadaan halte dan rambu lalu lintas harus terlebih dahulu dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD setempat. Dan tidak usah heran, anggota dewan langsung menanyakan berapa jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan kelak. Namun jika membangun sebuah bangunan infrastruktur lainnya, kenapa tidak ditanya berapa PAD yang dihasilkan dari sektor tersebut.


"Bukankah kita mengakui bahwa sektor transportasi merupakan sarana memperlancar roda perekonomian secara nasional," tanya Djumongkas.


Selain urusan anggaran sangat birokratis, juga kemampuan keuangan provinsi, kabupaten/kota kurang mendukung. Persoalan semakin kompleks lagi karena SDM pengelolanya pun tidak kapabilitas karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.


"Mungkin karena hubungan kekerabatan, pertemanan dan faktor lainnya dengan penentu sehingga diangkatlah jadi Kadis Perhubungan. Padahal sebelumnya latar belakang pejabat yang diangkat itu dari teknik atau disiplin ilmu lainnya yang kurang relevan mengurusi tentang dunia transportasi.


Begitu juga di tingkat kabupaten/kota, banyak dari camat dengan latar belakang STPDN diangkat jadi Kadis Perhubungan. Namun kalau Kadis Perhubungan Kota Medan yang sekarang, itu memang latar belakang disiplin ilmunya dari perhubungan. Jadi kalau dunia transportasi  ditangani instansi vertikal yakni Kemenhub, itu sudah pasti menempatkan tenaga skill di bidang perhubungan karena disiplin ilmunya sudah spesialisasi.


Kalau sudah dikelola secara vertikal, maka tidak ada lagi pemahaman Dinas Perhubungan bahwa proyek Kemenhub itu seolah olah tanggung jawab penuh pihak Kemenhub. Jadi dalam pelaksanaannya bukan ikut menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.


"Saya masih ingat waktu urusan transportasi di daerah ditangani oleh Kanwil Perhubungan dengan mengangkat kepala cabang di kabupaten/kota. Saya mendukung jika SDM berlatar disiplin ilmu perhubungan diangkat seperti itu," tambah Djumongkas.


"Ditinjau dari seluruh aspek, baik menyangkut anggaran, fasilitas dan tenaga SDM amat jauh lebih profesional jika dunia transportasi dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Memang pemerintah sudah mengarah kesitu. Buktinya sekarang pengelolaan terminal sudah diserahkan oleh pemerintah daerah ke pihak Kementerian Perhubungan. Semoga dalam waktu secepatnya terealisasi, karena urusan dunia transportasi penting dan mendesak demi kelancaran perputaran perekonomian bangsa Indonesia," ujar Djumongkas optimis. (Bindu Hutagalung)

Editor: Suwardi Sinaga

Lebih baru Lebih lama