Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko saat konferensi pers, di Mapolda Jatim, Senin siang, 5 April 2021. (Istimewa)


Indomedia.co - Unit IV Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, membongkar peredaran regulator tekanan rendah yang tidak memiliki SNI.


Dari pengungkapan ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan satu orang tersangka yakni pimpinan PT COM, selaku produsen yang telah memperdagangkan regulator merk Starcam yang tidak memiliki SNI.


Pengungkapan ini setelah penyidik melihat dari salah satu media adanya pemberitaan tentang pemusnahan terhadap regulator LPG. Dari situ, anggota akhirnya melakukan penyelidikan.


Dari penyelidikan yang dilakukan, anggota mendatangi salah satu gudang di kawasan Margomulyo Indah, dan pergudangan Mutiara, Surabaya.


"Selain itu juga dilakukan pengecekan di salah satu distributor yang ada di wilayah Jawa Timur," jelas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin siang, 5 April 2021.


Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, dan Balai Besar Logam dan Mesin, bahwa regulator yang diperdagangkan ke masyarakat tidak terpenuhi unsur terhadap produk regulator tekanan rendah.


"Peralatan regulator ini sangat berbahaya jika digunakan oleh konsumen atau masyatakat," tambahnya.


Regulator disita dari satu produsen, dengan lima distributor yakni PT JG, PT P, CV S, CV U, dan CV AT.


Dari hasil penyelidikan, Polda Jatim menyita regulator yang sebanyak 34.913 ribu.


Sementara itu Wadirreskrimsus Polda Jatim AKBP Zulham Efendi menjelaskan, apabila regulator ini digunakan oleh masyarakat di dalam ruangan, akan membahayakan konsumen. Karena hasil uji, bahwa ada bunyi dan getaran. Kemudian jika ada percikan api bisa menyebabkan kebakaran.


"Harga tidak jauh berbeda dengan yang ada di lapangan, namun dari segi keselamatan jauh berbeda dengan yang ber-SNI," tutup AKBP Zulham Efendi, Wadireskrimsus Polda Jatim.


Tersangka dikenakan Pasal 113 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. (Suwardi Sinaga)

Editor: Suwardi Sinaga

Lebih baru Lebih lama