Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. (Screenshot)


Indomedia.co - KPK menahan APA, pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.


Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Jubir KPK Ali Fikri dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.


Dijelaskan, setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Ditjen Pajak ke penyidikan pada Februari 2021, dengan menetapkan enam orang tersangka.


Keenam tersangka tersebut yakni APA, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019, DR, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Konsultan Pajak, AIM, Konsultan Pajak, VL, Kuasa Wajib Pajak, dan AS, Konsultan Pajak.


Atas perbuatannya, APA dan DR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Sedangkan RAR, AIM, VL dan AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Untuk kepentingan penyidikan, imbuh Firli, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi, selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan tersangka APA untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 4 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih.


Konstruksi perkara, jelas Firli, diduga telah terjadi, APA dengan kewenangan yang melekat selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Tahun 2016-2019 bersama-sama dengan DR selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.


Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. 


APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT GMP untuk Tahun Pajak 2016, PT BPI Tbk untuk Tahun Pajak 2016, dan PT JB untuk Tahun Pajak 2016 dan 2017. 


Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak dimaksud, urai Firli, APA bersama-sama dengan DR diduga telah menerima sejumlah uang, sebagai berikut.


Pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP. 


Pertengahan Tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 miliar.


Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB, papar Firli.


KPK memperingatkan baik kepada wajib pajak, pemeriksa pajak, dan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak agar melakukan hak dan kewajibannya dengan integritas. Bukan dengan menjanjikan/memberi dan menerima suap.


Sebab, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama yang dipergunakan untuk pembangunan negara. Akan sangat merugikan bangsa dan negara jika penerimaan pajak direkayasa untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu.


KPK akan melakukan pengawasan dan apabila dibutuhkan akan mendampingi proses penghitungan ulang pajak tersebut.


KPK meminta seluruh wajib pajak dan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan upaya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Seluruh upaya menghalangi penyidikan, memiliki dampak hukum, dan KPK akan menindak tegas pelakunya, pungkas Firli. (Suwardi Sinaga)

Editor: Suwardi Sinaga

Lebih baru Lebih lama