Surat Edaran Mendagri Tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadan dan Kegiatan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idulfitri 1422 H. (Istimewa)


Indomedia.co - Pemerintah melarang kegiatan buka puasa bersama, dan Halal Bihalal Idulfitri 1422 H/Tahun 2021.


Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor: 800/2784/SJ Tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadan dan Kegiatan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idulfitri 1422 H/Tahun 2021 Tanggal 4 Mei 2021.


Surat Edaran yang ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.


Disebutkan, mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan Covid-19 khususnya pada perayaan Idulfitri 1421 H/Tahun 2020 yang lalu, serta pascalibur Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadan 1422 dan menjelang perayaan, saat, dan pasca-Hari Raya Idulfitri 1422 H.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut.


Pertama, melakukan pelarangan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah lima orang selama Bulan Ramadan 1422 H.


Kedua, menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah untuk tidak melakukan open house/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1422 H.


Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga ketika dikonfirmasi, Selasa, 4 Mei 2021, membenarkan Surat Edaran Mendagri tersebut.


Dijelaskan, surat edaran tersebut diterbitkan untuk menghindari terjadinya kerumunan sehingga dapat menekan penularan Covid-19 khususnya agar tiga varian Covid dari UK, India, dan Afsel yang sudah masuk ke Indonesia tidak menimbulkan grafik lonjakan kasus baru.


Varian baru Covid bersifat cepat menular dan mematikan seperti kejadian di India yang lengah dan longgar dalam mengendalikan kerumunan bersifat ritual keagamaan, olah raga dan kampanye pemilu di lima negara bagian. 


"Langkah antisipatif dalam surat edaran ini sebagai wujud agar kita tidak lengah dan tidak kendor. Kita harus berkaca dengan kejadian fatal di India. Akibat lengah dan kendor di dalam mengendalikan kerumunan maka terjadilah tsunami Covid India seperti kita saksikan. Kita bisa menghindari itu bila kita tidak lengah, tetap disiplin dengan prokes 3M dan menghindari kerumunan," urai Kastorius.


Buktinya, Pilkada Serentak Desember 2020 yang lalu, Indonesia berhasil mengamankan pilkada, yang diikuti oleh 103 juta pemilih, dengan prokes yang ketat, dan pilkada tersebut tidak menjadi ajang penularan kasus baru Covid-19. 


"Ritual mudik dan lebaran harus kita jaga ketat agar tidak menimbulkan gejolak naik grafik Covid-19. Tapi tren menurun tingkat kasus infeksi baru kita pertahankan dan upayakan  terus berlangsung dengan disiplin prokes 3M Plus 2 M (menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) agar sesegera mungkin kita terbebas dari serangan Covid dan bangsa kita dapat memfokuskan diri ke pemulihan ekonomi," katanya.


Kepala daerah sangat berperan di dalam pengendalian dan peningkatan disiplin masyarakat tersebut, pungkas Kastorius. (MS Putra)

Editor: Suwardi Sinaga

Lebih baru Lebih lama