Indomedia.co - Organisasi Kepemudaan Islam (OKI) Kota Medan meminta Pemko Medan mengkaji ulang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dinilai merugikan masyarakat ekonomi bawah.


Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Kota Medan M Husein Tanjung, Ketua PC ISNU Kota Medan Eriza Hudori, Ketua PD PM Kota Medan M Iqbal Rijali, dan Ketua PD GPA Kota Medan Ade Syahputra Ritonga yang tergabung dalam OKI Kota Medan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Juli 2021.


OKI meminta Pemko Medan mengkaji ulang penerapan PPKM di Kota Medan karena dinilai sangat merugikan masyarakat ekonomi bawah, atau memberi solusi kepada masyarakat yang hari ini ruang geraknya sangat dibatasi dalam bentuk kompensasi yang ideal dan layak selama masa PPKM.


Kemudian Pemko Medan diminta untuk lebih terbuka terkait data peningkatan atau penurunan Covid-19 di Kota Medan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan justru berpatokan pada data Pemprov Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi salah satu indikator krisis kepercayaan masyarakat yang berimbas pada ketaatan, terlebih lagi masyarakat sedang kalut dalam persoalan perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga.


Baca: Perbatasan Sumut-Sumbar di Madina Kembali Dilakukan Penyekatan


Lockdown atau karantina atau PPKM atau apapun namanya menggunakan versi yang lebih ramah yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah yang bersifat merangkul bukan memukul dan melalui sosialisasi dan edukasi tentang penanganan bagi yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk relawan Covid-19 yang meyentuh seluruh lapisan masyarakat dan juga petugas penanganan, sehingga dapat meminimalisir konflik atara petugas dan masyarakat.


OKI juga meminta Pemko Medan memperjelas katagori esensial dan nonesensial, karena banyak masyarakat seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal atau tidak esensial bagi negara, tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya.


Mengevaluasi strategi termasuk kebijakan yang jelas korelasinya seperti pemadaman lampu di beberapat titik jalan protokol yang justru berpotensi timbulnya kriminalitas dan koordinasi antar lembaga penanganan Covid-19 serta menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tidak melulu dan tidak banyak bersifat aturan, tetapi bersifat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan itu dan mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar Covid-19 tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi.


Menyerap aspirasi masyarakat dengan mengedepankan sikap persuasif ditengah tingginya situasi yang tidak bersahabat sehingga dapat menurunkan resiko lepas kontrol masyarakat seperti Tahun 1998, demikian pernyataan OKI Kota Medan. (Suwardi Sinaga)

Editor: Suwardi Sinaga

Tulis komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama

Video