AKP Septian Dwi Rianto

Indomedia.co - Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, penyekatan dilakukan di perbatasan Kabupatan Mandailing Natal (Madina) kembali diberlakukan.


Penyekatan tersebut dilakukan oleh Polres Madina bekerja sama dengan TNI dan Pemerintah Kabupaten Madina. Penyekatan diberlakukan antarkabupaten dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan Sumatera Barat (Sumbar) hingga 21 Juli 2021 mendatang.


Baca: Ringankan Beban Masyarakat, Kapolres Sergai Berikan Bantuan Sembako Kepada Bilal Mayit dan Penarik Becak


Kegiatan ini berlangsung selama enam hari dengan dua pos penyekatan yakni pos pertama di perbatasan Madina-Tapanuli Selatan ditempatkan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simangambat, dan pos kedua dipusatkan di Kecamatan Kotanopan.


Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Madina AKP Septian Dwi Rianto, Sabtu, 17 Juli 2021, mengatakan penyekatan pengendara tujuan Kota Medan dan Sumatera Barat merupakan imbangan dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 12 kabupaten/kota Provinsi Sumut.


Baca: Polda Sumut Distribusikan Lima Ribu Paket Bansos PPKM Darurat


"Tujuan penyekatan ini adalah untuk mengantisipasi para pengendara yang hendak melakukan perjalanan ke Kota Medan dan Provinsi Sumatera Barat. Mengingat, di daerah itu PPKM Mikro sudah berlaku, kita berharap untuk sementara jangan ada yang melakukan perjalanan kesana," imbau AKP Septian.


Polisi lulusan Akademi Kepolisian Tahun 2010 ini kembali memperjelas tujuan kedua dilakukan penyekatan ini adalah memastikan pengendara yang baru saja pulang dari wilayah PPKM tidak terpapar Covid-19.


Baca: Kapolri Perintahkan Jajarannya Percepat Distribusi Bansos PPKM Darurat


"Penyekatan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada indikasi Covid-19 yang diderita pengendara yang masuk dan keluar wilayah Madina. Di pos penyekatan kita juga dibantu rekan dari Dinas Kesehatan untuk fasilitas rapid test dan vaksinasi secara gratis," tambahnya.


Untuk pengendara yang diperbolehkan melintas tidak berbeda dengan aturan sebelumnya yaitu merujuk pada addendum Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2021 seperti Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, BUMN dan TNI-Polri yang dalam tugas harus dilengkapi surat keterangan negatif swab antigen/PCR 1x24 jam dan surat dinas dari atasan yang sudah diatur dalam Surat Edaran Satgas Covid-19. (MS Putra)

Editor: Suwardi Sinaga

Tulis komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama

Video