Indomedia.co -
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 Tanggal 6 Sepetember 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Desease 2019 di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masuk dalam Level 4 PPKM.


Menindaklanjuti Intruksi Mendagri tersebut Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Forkopimda, Sekda Madina dan Kepala OPD terkait melakukan rapat klarifikasi dan koordinasi di Aula Kantor Bupati Madina, Selasa siang, 7 September 2021.


Dalam rapat tersebut mencuat ditetapkannya Kabupaten Mandailing Natal ke kategori Level 4 oleh pemerintah pusat/ Menteri Dalam Negeri, diduga akibat salah dalam meng-input data Covid-19.


Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi pada kesempatan itu mengatakan rasa kagetnya kenapa tiba-tiba dari Kemendagri menetapkan Madina Level 4 dan harus menerapkan PPKM.


"Ini murni kesalahan data, human error, data seharusnya yang meninggal akibat Covid-19 hanya 43 orang, menjadi 93 orang. Anehnya beberapa anggota keluarga saya ikut meninggal, termasuk mertua saya," ujar Bupati.


Baca: Dinas Pendidikan Madina Terus Imbau Perketat Penerapan Prokes di Sekolah


Sukhairi menegaskan sudah melakukan koordinasi kepada Gubernur maupun Wakil Gubernur.


"Kalian salah mengenai data itu," ujar Gubernur.


"Sebagai Ketua Satgas Covid-19, saya akan bertanggung jawab, akan tetapi saya berharap kepada Kapolres untuk melakukan penyelidikan terkait kesalahan data tersebut," sebutnya.


Bupati Madina terlihat geram atas kesalahan input data dengan tegas mengatakan akan menindak siapa saja yang sengaja ataupun tidak sengaja membuat kesalahan data Covid-19 itu.


"Saya tidak peduli baik itu Kadis, Kabid ataupun Kasi harus bisa membuat klarifikasi dan menerangkan human eror ini. Kemudian kita sudah juga membentuk tim 7 untuk investigasi kesalahan data ini," tegasnya.


PTM Terbatas


Terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, Bupati menyampaikan akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.


"Pelaksanaan PTM Terbatas ini insyaallah akan kita diskusikan kembali, namun dengan kondisi sekarang lebih cenderung dengan persepsi masyarakat kita tetap menjalankan dengan ketentuan dengan memperketat prokes," ujarnya.


Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis SH mengatakan kejadian ini terhentak dan kaget, tapi semua elemen tidak boleh berpolemik yang terpenting cari solusi.


"Saya hanya bertanya kepada Kadis Kesehatan dan Kominfo, kenapa bisa terjadi. Lalu siapa yang bertanggung jawab, karena berdampak negatif. Padahal kita sudah menuju level hijau. Anak sekolah sudah masuk, ekonomi masyarakat mulai bergeliat. Kalau Level 4 tentu akan diterapkan PPKM, masyarakat akan merasa was-was lagi. Kalau perlu kita membuat klarifikasi bersama apa bila perlu warga yang dibuat meninggal membuat pernyataan," tegasnya.


Periksa Tiga Orang


Sementara Kapolres Madina AKBP Horas Tua Silalahi mengatakan ada data yang perlu dikoreksi bagaimana indikator Dinas Kesehatan sehingga Madina masuk dalam Level 4.


"Terkait siapa yang bertanggung jawab tentu akan dilakukan pemeriksaan, penyelidikan tapi jangan ditafsirkan macam-macam. Ini murni untuk klarifikasi dan kebaikan bersama," harapnya.


Kapolres menyampaikan pihaknya telah memeriksa tiga orang terkait penginputan data ini.


"Kita selidiki dulu apakah entri data ini ada unsur pidananya atau unsur kelalaiannya, yang kita periksa masih tiga orang," sebutnya


Dan untuk Intruksi Mendagri ini, kata Kapolres Madina akan dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan ketat.


"Di perbatasan selama ini sudah di lakukan penyekatan, namun setelah adanya Inmendagri ini akan kita pertetat lagi dan di pasar-pasar juga akan kita perketat pembatasan kegiatan masyarakat," ucapnya.


Penetapan Level 4 tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tanggal 6 Sepetember 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Desease 2019 di Sumatera Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Salinannya ditandatangani Kepala Biro Hukum Kemendagri R Gani Muhammad SH.


Untuk Sumatera Utara terdapat tiga daerah yang ditetapkan level 4, yakni Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Mandailing Natal.


Instruksi mendagri itu menginstruksikan pembatasan sosial di daerah-daerah Level 4 tersebut sesuai variabel-variabel yang ditetapkan dalam skema PPKM dalam upaya penanggulangan vandemi Covid-19. (MS Putra)

Editor: Suwardi Sinaga

Tulis komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama

Video