Oleh: Rahmat Timbul Halomoan Lubis


Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan besar di Indonesia dalam sejarahnya tidak jarang mendapat benturan dari berbagai kepentingan. Ada yang sengaja membenturkan dan ada yang memang benturan yang terjadi dengan sendirinya.


Proses panjang sejarah ini tentunya secara otomatis telah membuat NU sebagai wadah dan lembaga yang menuai kemandirian. Baik dari proses berorganisasi maupun dalam proses harakahnya. 


Dipenuhi dengan kontroversi yang terkadang sengaja diciptakan, NU tetap bisa berdiri kokoh dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. 


Pergulatan politik juga tidak pernah lepas dari sejarah NU. Proses politisasi itu adalah sebuah kewajaran, karena NU pernah menjadi salah satu partai politik pada masanya. Arus politik yang dinamis dimulai sejak zaman perebutan kemerdekaan sampai sekarang telah mencatat sejarah bahwa NU salah satu lembaga yang tetap berada dalam koridor istiqamah dan komitmen mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Baca: Muktamar NU: Antara Wacana dan Wadah Berkhidmat


Fakta sejarah inilah yang dengan otomatis menghidupkan nilai dan semangat nasionalisme bagi banyak kader NU yang rata-rata berasal dari pondok pesantren atau santri. 


Kajian Ushul Fiqh yang sangat kental dalam kurikulum pesantren juga ikut mempengaruhi karakter dan kultur NU dalam mengambil setiap kebijakan, utamanya di bidang Fiqh Muamalah. 


Saat NU mengambil prinsip tawassuth (moderat) dan tasamuh (toleran) dalam berorganisasi dan bermuamalat, ini jelas menunjukkan bahwa NU memiliki niat untuk tidak ikut serta dalam menjeruskan umat kepada hal yang menjurus perpecahan. Justru dalam setiap kebijakannya, NU cendrung mengambil posisi tengah. 


Ini juga menunjukkan kemandirian NU dalam bersikap dan menentukan arah kebijakan. Lebih mengutamakan mashlahat, dan cenderung tidak menyakiti. 


Dekade belakangan ini, NU juga tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik dan dinamika politik yang lumayan menguras tenaga dan pikiran. Berbagai hujatan, berbagai cibiran, ragam corak hinaan dan kalimat yang tidak etis acap kali menghiasi rutinitas jemaah NU hampir di seluruh Nusantara, bahkan hal tersebut juga dirasakan oleh pengurus pengurus NU di luar negeri. 


Hampir semua Ketua Umum PB NU dari masa ke masa tetap diselimuti kontroversi. Kontroversi ini sering dijadikan alasan dari pihak luar NU untuk terus menggerogoti basis basis NU di masyarakat. Pergulatan isu dan wacana terus digulirkan untuk bisa mengikis NU dari sejarah bangsa. 


Saatnya NU kembali menunjukkan eksistensinya dalam meramu dan menjalin persatuan umat dengan kemandirian. Pengalaman sejarah telah menjadi pelajaran berharga bagi NU untuk tetap bisa berdiri kokoh layaknya batu karang di tengah terpaan ombak. 


Muktamar Ke-34 nanti akan menjadi salah satu peneguhan kembali atas kemandirian NU di kancah perdaban manusia di dunia. Akankah NU masih mampu mandiri dan istiqamah dalam membangun perdaban manusia secara global, tentunya itu adalah satu dari sekian banyak pertanyaan jemaah NU. 


Muktamirin nantinya harus menetapkan hati dan menentukan pilihan bagi tokoh yang dipandang mampu mengejawantahkan sejarah NU dari masa ke masa.


Wallahu A'lam Bisshawaf. (***)


Penulis adalah Ketua ISNU Kota Padangsidimpuan dan Alumni Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan

Tulis komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama

Video