Indomedia.co - Pemuda Panca Marga (PPM) Tapanuli Selatan, meminta Kejaksaan untuk tidak main main dalam menangani dugaan kerugian negara dalam kasus dana hibah KNPI Tapsel. Ketua Pimpinqn Cabang PPM Tapsel Salman Harahap, mendesak agar ketua dan sekretaris KNPI Tapsel tahun 2019 untuk segera diperiksa agar kasus ini tuntas.

"Jangan sembarangan memeriksa, cuman panas panas taik ayam. Nanti tiba tiba habis tak terdengar kabarnya. Saya meminta agar kasus ini diproses secara maksimal dan dituntaskan," ujar Salman Harahap saat diwawancarai lewat telephone selular, Senin (11/1).

Lebih jauh Salman Harahap meminta, agar pemeriksaan terhadap orang orang yang diduga mengetahui kronologis dana hibah KNPI tahun 2019 sebesar 800 juta rupiah, segera dilakukan.

"Kejaksaan jangan hanya mengeluarkan penyataan, kalau mereka sudah mulai melakukan penyelidikan atas kasus dana hibah KNPI ini, tapi mereka juga harus bisa menuntaskannya, sehingga tidak terjadi kericuhan di masyarakat, periksa orang orang yang dicurigai terlibat" ujar Salman Harahap.

BACA JUGA: Hajrul Siregar dan Dolly Pasaribu Wajar Diperiksa, Terkait Dana Hibah KNPI Tapsel Tahun 2019

Menyinggung soal bantuan dana hibah untuk PPM Tapsel, Salman Harahap menjelaskan, selama masa kepemimpinannya di PPM Tapsel, pihaknya tidak pernah menerima dana hibah.

"Tidak pernah itu, saya tidak pernah menerima. Jangankan bantuan bentuk materi, kata kata angin surga saja kita tidak pernah terima" jawab Salman Harahap.

Sebelumnya, Porang Pane Ketua AMPI Tapsel juga mendesak agar Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan segera menuntaskan kasus ini, sehingga proses hukumnya jelas di masyarakat Tapsel.

BACA JUGA:  AMPI Tapsel: Baguslah Dana Hibah Diperiksa, Biar Jelas Semua

Diberitakan sebelumnya, pada tahun 2019 Pemkab Tapanuli Selatan menggelontorkan dana hibah sebesar 800 juta rupiah untuk KNPI Tapanuli Selatan. Namun tahun 2020, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan menerika laporan dari masyarakat, bahwa pelaksanaan kegiatan dana hibah ini, diindikasikan dan dicurigai merugikan keuangan negara dengan adanya dugaan kegiatan fiktif dan di mark-up.

Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, telah memeriksa 9 orang saksi dan bendahara KNPI Tapsel untuk kasus ini. Kasus ini menjadi menarik, setelah Dqolly Pasaribu Bupati Tapanuli Selatan saat ini, diketahui menjabat sebagai Sekretaris KNPI Tapanuli Selatan pada masa itu. (Martoba)

EDITOR: ADZAN SINAGA

Tulis komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama

Video