Indomedia.co - Lembaga Advokasi Kebijakan Publik Sumut Watch, mendukung sepenuhnya pihak kejaksaan untuk menuntaskan kasus dana hibah KNPI Tapanuli Selatan tahun 2019, sehingga kasus ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat luas. Menurut Sumut Watch, memanggil dan memeriksa ketua dan sekretaris KNPI Tapanuli Selatan periode 2019 merupakan salah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. 

BACA JUGA: PPM Tapsel: Kejaksaan Harus Tuntaskan Kasus Dana Hibah KNPI Tapsel

"Hajrul Siregar Dan Dolly Pasaribu yang menjabat sebagai ketua dan sekretaris KNPI Tapsel pada masa itu, sebaiknya secepatnya diperiksa kejaksaan, sehingga kasus ini cepat selesai secara hukum. Kalau kasus ini berjalan di tempat atau tanpa kepastian hukum, nantinya akan menimbulkan dugaan dugaan di mata publik," ujar Arsula Gultom, SH Staf Divisi Nonlitigasi Sumut Watch saat dijumpai wartawan, Senin (11/1) di Kota Padangsidimpuan. 

Menurut Arsula Gultom, SH, sebagai Ketua Hajrul Siregar Dan Dolly Pasaribu sebagai sekretaris KNPI Tapsel pada masa itu, tentu mengetahui banyak aliran dana hibah yang mereka terima. 

"Kejaksaan jangan ragu memeriksa kedua orang tersebut. Ingat, yang mereka kelola itu adalah uang rakyat, dan tentu penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum" ujar Arsula Gultom, SH. 

BACA JUGA: Hajrul Siregar dan Dolly Pasaribu Wajar Diperiksa, Terkait Dana Hibah KNPI Tapsel Tahun 2019

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2019 Pemkab Tapanuli Selatan menggelontorkan dana hibah sebesar 800 juta rupiah untuk KNPI Tapanuli Selatan. Awal tahun 2020,  Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan dan indikasi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah tersebut. 

Tahun 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor 02/L:35/PD.1/11/2021. 

Penyidik Kejaksaan Tapanuli Selatan telah memeriksa sembilan orang atas kasus ini, beberapa di antaranya merupakan pengurus KNPI Tapsel periode 2018-2021. Salah satunya adalah Nasrul P Iskandar Siregar, yang ketika itu menjabat bendahara. (Martoba)

EDITOR: ADZAN SINAGA

Tulis komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama

Video