Indomedia.co
- Kabar yang menyebut Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menerima penghargaan sebagai bupati terbaik dari Ombudsman RI, ternyata adalah informasi hoaks alias informasi bohong.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, di kantornya, Jalan Sei Besitang No 3, Medan, Jumat, 20 Mei 2022.

Abyadi menegaskan, Ombudsman tidak pernah menggelar acara pemberian penghargaan kepada bupati, terutama kepada Bupati Labuhambatu di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, seperti yang dimuat sejumlah media online.

Salah satu media online misalnya, memuat berita tersebut pada Minggu, 15 Mei 2022 dengan judul "Bupati Labuhanbatu Terima Penghargaan sebagai Bupati Terbaik dari Ombudsman".

Dalam berita itu disebutkan bahwa, acara pemberian penghargaan tersebut berlangsung pada Kamis, 14 Mei 2022. Padahal di kalender, tanggal 14 Mei 2022 hari Sabtu. Bukan hari Kamis sebagaimana termuat dalam berita.

Karena berita hoaks tersebut sudah dimuat dan beredar luas, maka Abyadi Siregar sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut merasa penting untuk memberi penjelasan. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca.

Menurut Abyadi, terkait berita hoaks itu, ada beberapa poin penting yang perlu dijelaskan ke publik. Pertama, bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumut tidak pernah memberi penghargaaan kepada Bupati Labuhanbatu sebagai bupati terbaik.

"Sekali lagi, Ombudsman RI Perwakilan Sumut tidak pernah memberi penghargaan kepada Bupati Labuhanbatu sebagai bupati terbaik," tegasnya.

Kedua, Ombudsman RI Perwakilan Sumut tidak pernah menggelar acara pemberian penghargaan sebagai Bupati terbaik kepada Bupati Labuhanbatu di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan pada Kamis, 12 Mei 2022.

Ketiga, foto yang dipakai dalam melengkapi berita tersebut adalah foto Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar bersama para kepala daerah yang meraih predikat kepatuhan tinggi dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Foto itu diambil di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Medan pada Selasa, 18 Januari 2022, saat acara penganugerahan penghargaan kepada tujuh kepala daerah di Provinsi Sumut yang meraih penghargaan predikat  kepatuhan tinggi dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

Ketujuh kepala daerah itu adalah Wali Kota Medan, Wali Kota Tebing Tinggi, Bupati Batu Bara, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Dairi, Bupati Humbang Hasundutan, dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar.

"Jadi, foto itu bukan di Aula Tengku Rizal Nurdin seperti yang disebutkan dalam berita media itu. Foto itu diambil di Kantor Ombudsman RI  Perwakilan Sumut. Dan juga, dalam foto itu tidak ada Bupati Labuhanbatu," tegas Abyadi Siregar.

Keempat, sesuai hasil Survei Penilaian Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di 34 Pemda se Sumut yang dilakukan Ombudsman Tahun 2021, Pemkab Labuhanbatu sama sekali tidak meraih yang terbaik.

Pemkab Labuhanbatu, sebut Abyadi, justru belum baik. Karena dalam survei yang dilakukan Ombudsman itu, Pemkab Labuhanbatu justru masuk kategori 18 pemda yang belum baik atau berada di zona kuning.

Dalam survei itu, Pemkab Labuhanbatu sendiri hanya meraih nilai 51,58. Nilai ini justru menempatkan Pemkab Labuhanbatu di posisi peringkat kedua terendah dari 18 pemda yang berada di zona kuning (kurang baik), setelah Nias Barat dengan nilai 51,46. Jadi, Pemkab Labuhanbatu itu justru tidak baik.

Karenanya, ujar Abyadi, agak aneh dan lucu juga jika dalam pemberitaan itu, Bupati Labuhanbatu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Labuhanbatu atas capaian Pemkab Labuhanbatu itu. Sebab, yang diraih Pemkab Labuhanbatu justru tidak baik.

"Jika ekspos pemberitaan itu berasal dari Pemkab Labuhanbatu sebagai bentuk pencitraan, Bupati Erik harusnya malu menyampaikan sebuah pemberitaan yang tidak benar. Hoaks. Bupati juga harusnya malu kepada masyarakatnya karena standar pelayanan publik di daerahnya masih belum baik," sindir Abyadi.

Sedangkan untuk media yang melakukan pemuatan informasi hoaks atau informasi tidak benar seperti itu, tanpa melakukan kroscek, malah menurut Abyadi, akan mendegradasi media itu sendiri.

"Sebuah media yang memuat informasi hoaks seperti ini, justru akan merugikan media itu sendiri. Karenanya kita sarakan jajaran redaksi media, benar-benar selektif dalam menyortir berita yang akan dimuat, agar medianya bisa dipercaya publik," tegas Abyadi, yang juga merupakan wartawan senior. (Suwardi Sinaga)

Editor: M Harizal

Komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama