Indomedia.co - Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan diduga bohong soal penanganan kasus dugaan korupsi dana desa, yang melibatkan 212 orang kepala desa se Kabupaten Tapanuli Selatan. Bohong tentang audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan bohong soal penetapan tersangka.

Bulan Desember 2021, Kejari Tapanuli Selatan menyatakan sudah menyerahkan berkas, dokumen dan barangbukti ke BPKP Sumut di Medan untuk diaudit, sehingga bisa diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus ini.

"Sudah kita serahkan, tinggal menunggu keterangan ahli saja dari BPKP untuk menetapkan berapa kerugian negara dalam kasus ini. Setelah itu, mungkin bulan depan kita langsung menetapkan tersangka" ujar Samandhohar Munte, SH Kasi Intel Kejari Tapanuli Selatan, saat dijumpai wartawan di Kantor Kejari Tapsel di Sipirok, pada Kamis 23 Desember 2021 lalu.

Keterangan Samandhohar Munte, SH ini juga diperkuat dengan pernyataan Kajari Tapsel Antoni Setiawan, SH, MH, saat wawancara dengan awak media pada Rabu 29 Desember 2021.

"Selanjutnya, kita minta bantuan lembaga yang diakui negara (BPKP-red) untuk menghitung jumlah kerugian." ujar Antoni Setiawan kepada sejumlah awak media.

Namun, sumber indomedia.co di BPKP Sumut di Medan menyebutkan hingga Jumat 27 Mei 2022, mereka belum menerima barangbukti, berkas dan dokumen dugaan korupsi ADD 212 Kepala Desa di Tapsel dari Kejari Tapsel.

BACA: Kejari Tapsel Selesai Periksa 212 Kades, Siapa Tersangka? 

Kejari Tapsel Terus Periksa Saksi Korupsi Berjamaah Dana Desa

Oknum Dinas Pemdes Tapsel Diduga Terlibat Korupsi Berjamaah Dana Desa

Kejari Tapanuli Selatan Lemah Tangani Kasus Dana Hibah KNPI

"Belum ada menerima barbut, berkas atau dokumen itu dari Kejari Tapsel" ujar sumber indomedia.co di BPKP Sumut di Medan, Jumat 27 Mei 2022.

Ketika dikonfirmasi kembali melalui telephone seluler, Samandhohar Munte menyampaikan akan melakukan cek.

"Saya akan cek lagi" ujar Samandhohar Munthe melalui pesan singkat whatsapp pada Senin 30 Mei 2022.

Janji "Bohong" Tetapkan Tersangka

Pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, menyatakan akan menetapkan tersangka kasus ini, pada bulan Januari 2022.

"Setelah hasil audit keluar, mungkin bulan depan kita langsung menetapkan tersangka" ujar Samandhohar Munte, SH saat dijumpai wartawan di Kantor Kejari Tapsel di Sipirok, pada Kamis 23 Desember 2021 lalu.

Namun, sampai saat ini kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya diberitakan, 212 orang kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan diperiksa Kejari Tapanuli Selatan atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019. Dugaan korupsi terjadi dalam berbagai kegiatan pengadaan, seperti pengadaan papan monografi, pembelian baju kader posyandu, pembelian baju Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), baju Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengadaan koran di desa dan lain lain sebagainya.

Dari pemeriksaan ratusan kepala desa tersebut di Kejari Tapanuli Selatan, ternyata kegiatan pengadaan tersebut dikoordinir dan dilakukan oleh oknum di Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengadaan kemudian diduga dimark-up bahkan ada yang fiktif, hingga menimbulkan kerugian negara Rp 1,37 miliar lebih, sesuai perhitungan Kejaksaan.

Kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sejak pertengahan tahun 2020. Kemudian tahun 2021 Kajari Antoni Setiawan memulai penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) nomor: PRINT-01a/L.2.35/Fd.1/09/2021 (Azan Sinaga)

Editor: Azan Sinaga

Komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama