Indomedia.co
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Polda Sumut diminta melakukan investigasi terkait adanya dugaan perusakan kawasan hutan lindung di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE melalui siaran persnya pada Senin, 23 Mei 2022.

"Sebaiknya Dinas Kehutanan dan Polda Sumut segera melakukan investigasi atas dugaan perusakan kawasan hutan lindung di Samosir, agar kegiatan di balik pematangan lahan untuk mendirikan Kantor Desa Turpuk Limbong ini tidak semakin parah," ungkap Mangapul Purba yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut yang salah satunya membidangi kawasan hutan.

Lebih lanjut Mangapul sebagai Anggota DPRD Sumut terpilih dari Dapil Siantar-Simalungun yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini menyatakan bahwa persoalan ini sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat Samosir karena pengerokan lahan menggunakan alat berat eskavator milik Pemkab Samosir secara terang-terangan mengancam terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung.

Selain itu, Mangapul mempertanyakan apakah kegiatan pematangan lahan di kawasan hutan lindung sebagaimana SK Menteri Kehutanan RI No 579, memiliki izin atau tidak.

"Bila tak memiliki izin maka kegiatan pengerokan atas nama pematangan lahan merupakan pelanggaran berat. Oleh karena itu aparat yang berwenang harus segera menginvestigasi, menghentikan dan menindak tegas bila memang ada pelanggaran UU dalam kegiatan tersebut," pungkas Mangapul. (Suwardi Sinaga)

Editor: M Harizal

Komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama