Indomedia.co -
Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (Apindo Sumut) menyayangkan kasus penangkapan Kapal MV Mathu Bhum oleh Lantamal I, yang diduga mengangkut RBD Palm Olein atau produk hasil rafinasi dan fraksinasi CPO, dan hingga kini masih tidak kunjung tuntas pemeriksaannya.

Padahal, pengamanan Kapal MV Mathu Bhum oleh Lantamal I dilakukan pada 4 Mei 2022, namun hingga saat ini setelah sebulan sepuluhan hari penyidikannya belum juga membuahkan hasil.

"Ada apa dengan Lantamal I Belawan atas kasus penangkapan Kapal Mathu Bhum. Kami dari Apindo Sumut meminta penjelasan perkaranya," ucap Ketua DPP Apindo Sumut Dr Haposan Siallagan kepada awak media usai rapat internal Apindo Sumut, di Medan, Selasa, 14 Juni 2022.

Baca: TNI AL Tangkap Kapal Angkut Puluhan Kontainer RBD Palm Olein di Belawan

Haposan Siallagan memperoleh kabar dan laporan bahwa pelaku usaha yang tergabung di Apindo Sumut merugi atas kejadian penahanan Kapal Mathu Bhum di wilayah hukum Lantamal I.

"Atas penahanan itu telah mengganggu perekenomian dan ekspor Sumut, di mana sebanyak lebih dari 600 teus kontainer berisikan berbagai komoditas ekspor tidak dapat terdistribusikan ke Singapura. Kerugian diprediksi dialami pelaku usaha di Sumut mencapai ratusan miliar," sebut Haposan Siallagan didampingi Endy dan Ery Salim dari Apindo Sumut.

Rektor Universitas Nommensen Medan ini menerima informasi bahwa sebelum diberikan laik laut, MV Mathu Bhum telah melengkapi seluruh dokumen berlayar, baik dari pihak Syahbandar Belawan hingga pemeriksaan dari Bea Cukai. Hasilnya lengkap dan valid.

Namun anehnya, ketika kapal tersebut ingin berlayar, saat sedang dipandu oleh pihak Syahbandar menuju lautan lepas, dihentikan oleh pihak Lantamal I untuk dilakukan pengecekan.

Dari pengakuan pelaku usaha merupakan anggota Apindo, Lantamal I memperkarakan kapal tersebut dengan dugaan melanggar Permendag RI Nomor 22 Tahun 2022 Tanggal 23 April 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO dan Turunannya.

"Seharusnya, sebelum kapal Mathu Bhum berlayar oleh pihak regulator dilarang, namun ternyata diberikan izin berlayar. Kesalahan itu jangan merugikan pelaku usaha saja," bebernya.

Minta Atensi

Apindo Sumut berharap pemerintah khususnya Panglima TNI untuk mengatensikan kasus penahanan Kapal Mathu Bhum.

"Jika tidak terbukti melanggar regulasi, maka Lantamal I Belawan harus melepaskan seluruh awak dan muatan kapal, agar dapat berlayar mengirimkan komoditas ekspor Sumut ke tujuannya," ucap Haposan yang juga Ketua Organda Sumut.

"Jangan sampai kepercayaan internasional kepada Indonesia terkhusus Sumut ternodai atas perkara ini. Apalagi, pada masa pascapandemi harusnya ekonomi Sumut mulai bangkit," imbuhnya.

Haposan Siallagan menambahkan, besok Rabu, 15 Juni 2022, Apindo Sumut akan melakukan konsolidasi kepada gubernur dan para wakil rakyat untuk membantu mencari solusi agar ekonomi Sumut tidak terpuruk. (Suwardi Sinaga)

Editor: M Harizal

Komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama