Indomedia.co -
Jokowi Center Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta TNI AL dalam hal ini Lantamal I untuk segera melepaskan Kapal MV Mathu Bhum yang mengangkut muatan dagangan petani dan nelayan.

Hal ini diungkapkan Ketua Jokowi Center Sumut Sugianto Makmur menanggapi penahanan Kapal MV Mathu Bhum, Minggu, 19 Juni 2022.

Ia memandang, penahanan kapal muatan dagangan milik petani dan nelayan Sumut telah mencederai Nawacita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden Jokowi tidak akan pernah mau menyakiti hati masyarakat, apalagi sampai merugikan petani dan nelayan," ungkap politisi PDIP ini.

Baca: Kapal MV Mathu Bhum Ditahan, Danlantamal I Harus Tanggung Jawab

Legislator yang duduk di DPRD Sumut ini memandang, TNI AL dalam hal ini Lantamal I telah salah mengartikan perintah Presiden Jokowi.

"Lantamal I Belawan dalam hal ini mulanya beralasan menjalankan perintah Presiden, melarang sementara ekspor CPO dan produk turunannya untuk melakukan penahanan kapal tersebut," cetus Ketua Jokowi Center Sumut. Sementara instansi teknis dalam hal ini BC dan Syahbandar tidak menemukan adanya kesalahan pada kapal maupun muatannya.

Penahanan Kapal MV Mathu Bhum dinilai telah menganggu dan membuat masalah di sektor perdagangan Sumut.

Padahal, Presiden Jokowi menginginkan industri perdagangan dalam negeri dapat tumbuh berkembang pascapandemi beberapa tahun lalu.

Oleh karena itu, Ketua Jokowi Center Sumut Sugianto Makmur meminta Danlantamal I bersikap bijaksana untuk segera membebaskan MV Mathu Bhum, agar dapat berlayar kembali mendistribusikan dagangan milik petani dan nelayan yang telah lama tertahan.

TNI AL Tangkap MV Mathu Bhum

Sebelumnya, diberitakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Karotang 872 menggagalkan pengiriman 34 kontainer melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

"Penangkapan diawali dengan informasi intelijen Pangkalan Lantamal I Belawan yang ditindaklanjuti oleh unsur Koarmada 1 dan KRI Karotang 872 berhasil menangkap KM MV Mathu Bhum," kata Panglima Koarmada RI Laksamana Madya Agung Prasetiawan di Pelabuhan Belawan, 6 Mei lalu.

Agung Prasetiawan mengatakan penindakan itu untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng, CPO dan turunannya. Kemudian sesuai Permendag RI Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 23 April 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO dan Turunannya.

"Tindakan TNI AL sudah sesuai dengan tugas penegakan di laut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh Lantamal I Belawan," bebernya. (Suwardi Sinaga)

Editor: M Harizal

Komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama