Indomedia.co -
Masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM), Desa Huta Godang, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Provinsi Sumatera Utara menuntut PT STA mengembalikan lahan masyarakat seluas 500 hekater lebih.

Tuntutan itu disampaikan oleh Ketua MDTM Erlim Pane didampingi puluhan masyarakat lainnya saat Rapat Kerja/Dengar Pendapat, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa, 20 September 2022. 

Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut Ahmad Fauzan didampingi Anggota DPRD Sumut Syahrul Ependi Siregar dan dihadiri Kadis Perkebunan Sumut Lies Handayani Siregar, Sekretaris Dinas Perkebunan Sumut Nazli, Bupati Laubsel Edimin, Wakil Bupati Ahmad Fadly Tanjung, Kadis Pertanian dan Perkebunan Labusel Azzaman Parapat, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Labusel Ilham, perwakilan BPN Sumut dan BPN Labusel, serta puluhan masyarakat Dusun Tanjung Marulak. Sementara pihak PT STA tidak hadir.

Baca: DPRD Sumut Gelar Rapat Dengan Masyarakat Dusun Tanjung Marulak, Pemkab Labusel, PT STA dan BPN Hari Ini

Erlim menjelaskan, masyarakat menduga PT STA tidak memiliki HGU. Kemudian Izin Usaha Perkebunan (IUP) diduga tidak sesuai peruntukan. Dinas Perizinan sudah pernah turun, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Oleh karena itu, MDTM meminta DPRD Sumut untuk turun ke lapangan untuk menuntaskan persoalan ini.

Sementara itu pihak BPN menyebutkan PT STA belum memiliki HGU di Dusun Tanjung Marulak, Desa Huta Godang, Kecamatan Sei Kanan, Labusel. Kewenangan menerbitkan HGU ada di Kanwil BPN Sumut.

Selanjutnya Kadis Perkebunan Sumut Lies Handayani Siregar menjelaskan pihaknya tidak bisa mengomentari apakah IUP PT STA sesuai peruntukan atau tidak karena pihak Pemkab Labusel tidak hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan HGU PT STA masih dimohonkan.

Saat rapat berlangsung, tiba-tiba Bupati Laubsel Edimin didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly Tanjung, Kadis Pertanian dan Perkebunan Labusel Azzaman Parapat, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Labusel Ilham, memasuki ruang rapat.

Melihat kedatangan orang nomor satu di Pemkab Laubusel tersebut, Fauzan langsung mempersilahkan Edimin menyampaikan tanggapannya.

Menanggapi konflik masyarakat Dusun Tanjung Marulak dengan PT STA, Edimin menyampaikan persoalan ini tidak seharusnya sampai ke DPRD Sumut. Selama menjabat Bupati Labusel satu tahun dua bulan, Edimin mengaku belum pernah menerima surat pengaduan dari masyarakat Tanjung Marulak terkait konflik dengan PT STA.

Dalam kesempatan itu, Edimin juga mengatakan bukan tidak membela masyarakatnya. Bukan sekali dua kali masyarakat datang mengadu, namun pihak PT STA tidak pernah hadir sehingga persoalan ini tak kunjung tuntas.

Kalau ada niat baik pihak perusahaan, Edimin yakin persoalan masyarakat Tanjung Marulak dengan PT STA akan tuntas.

Setelah mendengar keterangan para pihak, Ketua Komisi B DPRD Sumut Ahmad Fauzan mengatakan pihaknya akan kembali memanggil pihak STA dan menggelar rapat kerja/dengar pendapat lanjutan. Namun lokasi rapat mendatang tidak harus di Gedung DPRD Sumut mengingat lokasinya yang cukup jauh dari Labusel.

Jika setelah dipanggil kembali pihak PT STA tidak juga hadir, DPRD Sumut akan merekemondasikan agar izin PT STA dicabut, tegas Fauzan. (Suwardi Sinaga)

Editor: Suwardi Sinaga

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News

Komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama