Indomedia.co -
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menyetujui Rancangan Perturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut dilakukan pada rapat paripurna di gedung dewan, Rabu, 23 November 2022.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua Harminsyah Batubara dan Erwin Nasution itu dihadiri 30 Anggota DPRD.

Sebelum penandatangan berita acara persetujuan Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis mempersilahkan perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) membacakan laporan hasil pembahasanan dengan TP2HD Pemkab Madina.

Dalam laporan Bapemperda yang dibacakan Anggota DPRD Suwandi menyampaikan, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini adalah merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

"Dengan ranperda ini terjadi efesiensi anggaran yang digunakan untuk organisasi perangkat daerah dan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja di lingkungan Pemkab Madina," harap Suwandi.

Selanjutnya Suwandi mengatakan keberadaan Badan Ketahanan Pangan tetap harus ada karena ada program pemerintah tekait ketahanan pangan nasional.

"Setelah melakukan fasilitasi dengan TP2HD mendapat petunjuk dari pemerintah provinsi mengenai program pemerintah terkait ketahanan pangan nasional sehingga keberadaan Badan Ketahanan Pangan harus tetap ada. Hal itu juga diperkuat surat Bupati Nomor: 180/3334/HK/2022 tertanggal 23 November 2022," jelas Suwandi.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas Bapemperda DPRD Madina antar lain;

1. Sekretariat Daerah Tipe A

2. Sekretariat DPRD Tipe B

3. Inspektorat Daerah Tyie A

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaam Tipe A

5. Dinas Kesehatan Tipe A

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B

7. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B

8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A

9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A

10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C

11. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B

12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A

13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A

14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B

17. Dinas Perhubungan Tipe B

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B

19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A

20. Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

21. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B

22. Dinas Perikanan Tipe A

23. Dinas Pariwisata Tipe B

24. Dinas Perdagangan Tipe B

25. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A

26. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A

27. Badan Pendapatan Daerah Tipe A

28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B

29. Badan Penanggulanan Bencana Daerah Tipe A

30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B

31. Sejumlah 23 Kecamatan Tipe A.

Sementara Bupati Madina dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Madina yang telah menyetuji Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Madina serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan, pembahasaan dan pengesehaan Ranperda menjadi peraturan daerah," ucapnya.

Hadir dalam rapat itu, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Kapolres, Ketua Pengadilan Agama, Kejari, Sekda, Asisten, dan Kepala OPD Madina. (MS Putra)

Editor: Suwardi Sinaga

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News

Komentar

Komentar pembaca tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Redaksi

Lebih baru Lebih lama