Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara Berkah yang terdiri atas Komandan Madina menggelar aksi unjuk rasa di Markas Pomdam I/Bukit Barisan, Selasa, 19 Mei 2026. (Istimewa)
Indomedia.co - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara Berkah yang terdiri atas Komandan Madina (Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal), JMI (Jaringan Mahasiswa Indonesia), dan Gempet SU (Gerakan Mahasiswa Transparan Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di Markas Pomdam I/Bukit Barisan, Selasa, 19 Mei 2026.
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan berdampak terhadap lingkungan, bahkan sudah menelan korban jiwa, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dalam orasinya, Ketua Umum Komandan Madina Robi Nasution menilai aktivitas PETI yang berlangsung secara terbuka dan terus berulang di berbagai wilayah seperti Kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Muara Batang Gadis, Kotanopan, dan Hutabargot serta kecamatan lainnya sudah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan langkah penindakan di lapangan serta minimnya penegakan supremasi hukum.
“Aksi unjuk rasa ini adalah bentuk aspirasi dan kepedulian kami sebagai putra daerah terhadap kondisi Mandailing Natal. Masyarakat ingin melihat adanya langkah nyata, evaluasi menyeluruh, serta tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tanpa pandang bulu,” tegas Robi.
Robi juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang mereka himpun dan sudah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat bahwa adanya dugaan keterlibatan oknum TNI Kodam I/BB sebagai pengaman aktivitas PETI di Kabupaten Madina.
"Gerakan kami ini bukan ditujukan untuk menyerang institusi, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar aparat dan institusi negara tetap menjaga marwah serta kepercayaan publik melalui tindakan yang profesional dan transparan," tegasnya.
Selain itu, Ketua Umum JMI, Ahmad Ridwan Dalimunte, menyampaikan bahwa gerakan tersebut lahir dari kegelisahan masyarakat yang ingin melihat hadirnya ketegasan negara dalam menjaga lingkungan dan memastikan aparat negara tidak terlibat dalam praktik Ilegal.
Sementara itu, perwakilan Gempet SU, Rahmat Ritonga, menambahkan bahwa pihaknya berharap aparat penegak hukum (APH) dapat merespons aspirasi masyarakat secara terbuka dan menjadikan persoalan PETI sebagai perhatian serius demi memulihkan kepercayaan publik. Sehingga para mafia tambang dan oknum terlibat tidak merasa kebal hukum. ***
Reporter: MS Putra
Editor: Suwardi Sinaga