Anggia Erma Rini PKB Ketua Komisi VI DPR RI

Suwardi Sinaga - Selasa, 22 Oktober 2024 23:06 WIB
Anggia Erma Rini PKB Ketua Komisi VI DPR RI
Parlementaria/Geraldi/rni
Ketua DPR RI Puan Maharani foto bersama usai secara resmi mengumumkan susunan pimpinan Komisi VI DPR RI Periode 2024-2029.
indomedia.co - Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi mengumumkan susunan pimpinan Komisi VI DPR RI Periode 2024-2029. Sebagai Ketua Komisi VI pada periode ini, Anggia Erma Rini dari Fraksi PKB menyatakan kesehatan BUMN, Perdagangan dan Koperasi menjadi prioritas guna menyumbang ekonomi negara.

"Jadi yang sehat tidak hanya manusianya, tetapi juga badan usahanya, koperasinya, perdagangannya. Itu akan punya kontribusi yang sangat tinggi untuk menyehatkan warganya. Kalau kita pasarnya oke, otomatis kan orang akan mudah sekali untuk membeli makanan yang bernutrisi," ujar Anggia seusai penetapan Pimpinan Komisi VI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk pengembangan ekonomi menjadi penting baginya. Begitu pula dengan Perdagangan dan Koperasi. Terlebih beberapa waktu lalu saat pandemi Covid-19 menimpa, perdagangan sempat lesu.


"Nah perdagangan kita harus digenjot bagaimana supaya lebih baik lagi, koperasi penting juga. Koperasi itu kalau kita lihat pasal 33 UU 45, soko guru dari ekonomi kita ini koperasi. Tetapi memang hari ini kita kurang memperhatikan koperasi. Ini hal yang perlu kita ulik lagi, bagaimana kebijakan terhadap koperasi," tuturnya dilansir dari Parlementaria, laman resmi DPR RI.

Susunan Pimpinan Komisi VII DPR RI Periode 2024-2029

Ketua: Anggia Erma Rini, Fraksi PKB
Wakil Ketua: Adisatrya Suryo Sulisto, Fraksi PDIP
Wakil Ketua: Nurdin Halid, Fraksi Partai Golkar
Wakil Ketua: Andre Rosiade, Fraksi Partai Gerindra
Wakil Ketua: Eko Hendro Punomo, Fraksi PAN.

Kemudian mitra kerja Komisi VI DPR RI Periode 2024-2029, antara lain sebagai berikut.

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS
8. Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. ***

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News

Ikuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co

Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Anggia Erma RiniDPR RIKomisi VIPKB
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru