Anggota DPR PKS Nilai Pergantian Menteri ESDM Tidak Akan Efektif

Suwardi Sinaga - Senin, 19 Agustus 2024 21:45 WIB
Anggota DPR PKS Nilai Pergantian Menteri ESDM Tidak Akan Efektif
Dokumentasi Parlementaria/Andri
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
indomedia.co -Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia tidak akan efektif. Hal itu mengingat sisa waktu Pemerintahan kurang dari dua bulan.

Menurutnya, dengan singkatnya masa kerja tersebut, maka pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Oleh karenanya, ia menilai pergantian Menteri ESDM kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja. Bahkan terlihat lebih kuat pada bobot politiknya.

"Itu (reshuffle) langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis," kata Mulyanto kepada wartawan, di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Dijelaskannya, dari sisi perundang-undangan, di ujung masa pemerintahan ini, memiliki banyak pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM. Beberapa di antaranya adalah RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, dan RUU Migas.

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti menteri. Menurut saya, justru akan semakin molor. Tidak perlulah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," terang politikus PKS itu.

Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM, bukan pada posisi menterinya.

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tambahnya dilansir dari Parlementaria.

Mulyanto juga menilai daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksi. Bahkan, menjelang purnatugas, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada presiden terpilih.

"Tata kelola pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk dan ugal-ugalan," tegasnya. (***)

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News

Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru