Banjir Lahar Dingin Sumbar: 63 Orang Meninggal, Sepuluh Hilang, BNPB Percepat Pemasangan EWS

Suwardi Sinaga - Senin, 10 Juni 2024 10:29 WIB
Banjir Lahar Dingin Sumbar: 63 Orang Meninggal, Sepuluh Hilang, BNPB Percepat Pemasangan EWS
BNPB
BNPB melakukan pertemuan koordinasi untuk mempersiapkan pemasangan sistem peringan dini atau EWS wilayah Sumbar, di UPT BNPB Kota Padang, Ahad, 9 Juni 2024.
indomedia.co - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, per 29 Mei 2024, korban bencana banjir lahar dingin yang melanda beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 63 orang meninggal dunia, dan 10 lainnya dinyatakan hilang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Juni 2024.

Sedangkan total kerusakan pada sektor pemukiman mencapai 503 unit, dengan rincian rusak berat 126, rusak sedang 43 dan rusak ringan 334.

"Operasi pencarian pun telah dihentikan oleh tim SAR gabungan pada 8 Juni 2024 lalu," papar Abdul Muhari.

EWS

Sementara itu, untuk mempercepat pemasangan early warning system atau EWS, BNPB mengintensifkan koordinasi lintas sektor di Sumbar.

BNPB melakukan pertemuan koordinasi untuk mempersiapkan pemasangan sistem peringan dini atau EWS. Ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak bencana banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Provinsi Sumbar.

Pada rapat pertemuan ini, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan bahwa peringatan dini ini bentuk komitmen pusat terhadap tiga kabupaten yang dilanda banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu. Ketiga wilayah terdampak bencana tersebut di antaranya Kabupaten Padang Panjang, Agam dan Tanah Datar. Raditya berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi masyarakat turut andil dalam pemasangan maupun pemeliharaan instrumen peringatan dini.

"Tantangan selanjutnya bagaimana sistem peringatan dini ini dapat mendorong adanya early action di tengah masyarakat," ujar Raditya Jati, di UPT BNPB Kota Padang, Ahad, 9 Juni 2024.

Pemasangan perangkat peringatan dini ini diharapkan dapat menjadi contoh kasus yang baik. Menurutnya, modalitas yang dimiliki masyarakat setempat telah ada sehingga ini dapat membantu untuk memahami peringatan dini dan mereka mampu melakukan aksi dini untuk merespon peringatan dini tersebut.

Sementara itu, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengatakan, pemasangan instrumen peringatan dini sangat penting untuk mengantisipasi potensi yang masih akan terjadi di wilayah terdampak saat ini. Menurutnya masih ada sekitar 700 ribu m3 material vulkanik pascaerupsi Gunung Marapi.

Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran dan sensor cuaca. Berbagai informasi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana.

Udrekh bersama tim dan dukungan BPBD Provinsi Sumbar akan melakukan survei sebagai langkah awal kegiatan pemasangan alat peringatan dini. Pihaknya telah mendapatkan data dan informasi spasial kondisi pascabencana lahar dingin. Ia menambahkan, ini akan membantu tim untuk menentukan titik perangkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini.

Selanjutnya, Udrekh menekankan juga pada aspek masyarakat setempat. Sistem peringatan dini tidak sebatas pada perangkat atau fasilitas teknologi yang digunakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Hal tersebut bertujuan agar warga paham dan melakukan aksi dini apabila mendengar bunyi sirine peringatan dini. Di samping itu, sosialisasi juga membuat mereka turut merawatnya sehingga keberlanjutan fungsi perangkat dapat terjaga.

Pertemuan persiapan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar dan jajaran, serta perwakilan personel dari direktorat di lingkugan BNPB dan Tatonas. Sedangkan pada rencana survei, Udrekah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan, di antaranya waktu pelaksanaan kegiatan masih pada rentang transisi darurat, penentuan titik sensor dan sirine, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Hari ini, Senin, 10 Juni 2024, Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB akan bertemu dengan Gubernur Sumbar, khususnya menyampaikan persiapan pemasangan peringatan dini. Kehadiran dan pertemuan bersama gubernur ini sebagai bentuk komitmen kuat dan harapan adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat. (***)

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News

Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru