KAI dan Kejari Binjai Teken Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

indomedia.co - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai dalam penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Vice President KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah, dan Kepala Kejari Binjai, Jufri, di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis, 15 Mei 2025.

Sofan Hidayah menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk membangun sinergi dan memperkuat koordinasi dalam penyelesaian permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi KAI di bidang perdata dan TUN.

"Salah satu latar belakang kerja sama ini adalah penyelesaian masalah aset milik KAI. Kami kerap menghadapi persoalan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat," ujar Sofan.

Diketahui, KAI Divre I Sumatera Utara memiliki aset tanah dengan total luas 26.795.228 meter persegi. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 11.038.732 meter persegi atau 41 persen yang telah bersertifikat.

Sementara itu, di wilayah Kota Binjai, total aset tanah KAI yang telah bersertifikat mencapai 384.277 meter persegi, dengan 31.110 meter persegi di antaranya telah dikomersialkan.

Sofan menegaskan bahwa aset KAI merupakan milik negara yang harus dijaga dan dikelola secara optimal.

"Kami berharap kerja sama ini menjadi solusi terhadap persoalan hukum yang dihadapi saat ini maupun potensi permasalahan di masa mendatang. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Binjai atas dukungannya," ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Jufri, turut menyambut baik kolaborasi ini.

"Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan KAI kepada Kejari Binjai. Kami siap mendukung penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi KAI," ujarnya. ***

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News

Ikuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co