Kepala Daerah Diminta Belajar Dari Kasus Pati

indomedia.co - Aktivis 98 Ikhyar Velayati meminta para kepala daerah untuk belajar dari kasus demo masyarakat Kabupaten Pati terkait kebijakan menaikkan PBB yang tidak partisitif serta arogan dalam merespons aspirasi masyarakat.

"Kasus demo masyarakat Kabupaten Pati terhadap bupati kemarin menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah di seluruh Indonesia, bahwa dalam membuat kebijakan terkait kehidupan rakyat banyak harus partisitif dan menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut secara rasional dan santun, sehingga kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh semua pihak," ujar Ikhyar dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Agustus 2025.

Menurut Ikhyar banyak opsi untuk menaikkan pendapatan asli daerah, kuncinya para kepala daerah harus kreatif dan inovatif dalam melihat potensi daerahnya.

"Kepala daerah harus kreatif dan inovatif dalam melihat peluang potensi daerahnya untuk meningkatkan PAD, bisa dari pengembangan parawisata, menghidupkan UMKM sebagai aset daerah, menarik investasi dari luar dan lainnya," kata Ikhyar.

"Jadi bukan bergantung dari pajak apalagi dana transfer pusat ke daerah," tambahnya.

Relawan Prabowo ini juga berharap kepada masyarakat, khususnya warga Pati untuk kembali bekerja seperti biasa karena aspirasi dan tujuan demo sudah tercapai.

"Kita memberikan apresiasi dan respek terhadap warga Kabupaten Pati, karena aksi mereka menyebabkan terjadi perubahan kenaikan PBB yang signifikan, bukan hanys di Pati tetapi juga di beberapa daerah seperti Bone, Semarang, Cirebon dan lainnya, dan menurut saya masyarakat bisa kembali bekerja seperti biasanya agar suasana kembali kondusif dan ekonomi bisa kembali berjalan normal," pinta Ikhyar.

"Agar aksi yang positif dan murni ini tidak dimanfaatkan para petualang politik," imbuhnya.

Ikhyar menegaskan saatnya masyarakat dan kepala daerah untuk kembali solid dan bersatu bekerja mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo agar Indonesia Emas bisa segera terwujud.

"Dibutuhkan soliditas dan persatuan nasional di antara seluruh rakyat Indonesia agar program pengentasan kemiskinan dan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," tegas Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional tersebut. ***

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News