Ketum RPN: Agenda Pemakzulan Presiden Jokowi Pesanan Negara Asing
Suwardi Sinaga - Kamis, 02 November 2023 18:56 WIB
Istimewa
Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional Muhammad Ikhyar Velayati.
Indomedia.co -Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional Muhammad Ikhyar Velayati menilai agenda pemakzulan Presiden Jokowi merupakan pesanan negara dan lembaga asing yang selama ini menolak program hilirisasi dan larangan ekspor mineral yang ditetapkan Jokowi dan merugikan kepentingan negara tersebut.
"Saya menilai isu pemakzulan Presiden Jokowi merupakan pesanan dari negara dan lembaga asing yang selama ini getol menyerang program hilirisasi dan larangan ekspor mineral terutama biji nikel yang telah ditetapkan Indonesia sejak 2020 lalu," tegas Ikhyar dalam rilis tertulisnya yang diterima awak media, Kamis, 2 November 2023.
Ikhyar menambahkan, ada dua presiden yang dikenal sukses menyatukan bangsa ini dan tidak mau tunduk terhadap dikte negara asing yang berhasil dimakzulkan melalui agen atau elit politik lokal yaitu Presiden Sukarno dan Gusdur.
"Masyarakat masih ingat bagaimana Sukarno dengan program Trisaktinya membuat Indonesia disegani oleh dunia kemudian dimakzulkan lewat proses rekayasa hukum dan politik sehingga lengser, dan semua orang mengetahui campur tangan asing (Amerika) sangat besar saat itu yang bekerja sama dengan elit lokal. Begitu juga yang terjadi pada Presiden Gusdur," ungkap mantan Aktivis 98 yang beberapa kali ditahan saat Orde Baru.
Menurut Ikhyar, isu tentang Jokowi tiga priode, politik dinasti, Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga hingga gugatan terhadap KPU yang mengeluarkan surat edaran PKPU terhadap ketum parpol merupakan isu prakondisi untuk menarik simpati rakyat dan memberikan dukungan terhadap pemakzulan Presiden Jokowi.
"Isu-isu tersebut hanya prakondisi untuk menarik simpati dan dukungan publik, tentu kita masih ingat pola pola seperti ini juga digunakan saat melengserkan Sukarno dan Gusdur," tutur Ikhyar.
Ikhyar mengatakan, dulu Sukarno dimakzulkan melalui Ketetapan MPR No XXXIIII/MPRS 1967 dengan alasan indikasi terlibat G/30S/PKI dan melanggar haluan negara yang hingga kini tidak bisa dibuktikan secara hukum maupun politik, begitu juga Presiden Gusdur dilengserkan dengan alasan patut diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog yang hingga kini tidak pernah dibuktikan, tapi keduanya sudah kadung lengser.
"Jangan lagilah kita ulangi cacat sejarah tersebut, karena ongkos politik dan sejarahnya sangat mahal, mari kita jaga demokrasi yang sudah berjalan on the track ini, bertarunglah secara fair sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ditetapkan," pesan Ikhyar. (***)
Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News
Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Gerakan Pemakzulan Jokowi, Blunder Atau Tepat?
Aktivis 98: Gerakan Pemakzulan Jokowi Bisa Memunculkan Reaksi Balik Dari Rakyat
Mantan Aktivis PRD: Isu Pemakzulan Diduga Untuk Menggagalkan Kemenangan Prabowo-Gibran
Komentar