KPU dan Bawaslu Nias Selatan Bantah Soal Ijazah Tak Sah
Suwardi Sinaga - Selasa, 21 Januari 2025 00:19 WIB
Humas MK/Bayu
Gatot Rusbal (pertama kanan) selaku kuasa hukum termohon, Sifaumadodo Wau (kedua kiri) selaku prinsipal pada sidang Perkara Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati Nias Selatan, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
indomedia.co -MK menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, pada Senin, 20 Januari 2025.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, KPU Nias Selatan selaku termohon yang diwakili Gatot Rusbal selaku kuasa hukum menegaskan bahwa dugaan pemohon terkait adanya ijazah salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat adalah tidak benar.
Termohon menyampaikan telah melakukan verifikasi dan penelitian secara menyeluruh terhadap berkas dokumen persyaratan calon sebelum menetapkan pasangan calon. Apabila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasangan calon akan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. Dengan demikian, dalil pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum.
"Termohon tidak menemukan hal-hal berkaitan dengan pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh pemohon,"terangnya dilansir dari situs resmi MK.
Selain itu, terkait dengan dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo sebagai pemohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sokhiatulo Laia-Yusuf Naghe yang telah melanggar batas menerima sumbangan dana kampanye perseorangan sebagaimana tertuang dalam laporan yang dipublikasikan oleh termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termohon telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 agar penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, MK juga mendengarkan keterangan pihak terkait yang membantah seluruh dalil yang dimohonkan oleh pemohon.
"Itu sudah dilakukan verifikasi oleh KPU dan Bawaslu bahwa itu tidak benar," ujar Wiradarma Harefa selaku kuasa hukum pihak terkait saat menegaskan penggunaan ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh PKBM Bina Edukasi.
Kemudian, terkait dengan dugaan penerimaan dana kampanye, ia menerangkan telah melampirkan bukti perolehan dana kampanye itu berasal dari beberapa orang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan yang diwakili Yosua Buulolo menyebut menerima laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang tercatat pada tanggal 25 September 2024, kemudian diregistrasi dengan Nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 pada 27 September 2024.
Setelah dilakukan pemeriksaan, pada 2 Oktober 2024 Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan yang menyatakan bahwa para terlapor, yang terdiri dari lima orang, tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan.
Begitu juga dengan laporan lainnya yang tercatat tanggal 3 Desember 2024. Kemudian ditindaklanjuti pada 10 Desember 2024, Bawaslu Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang menyatakan bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
Pada sidang sebelumnya, 8 Januari 2025, pemohon yang diwakili oleh Rahmat selaku kuasa hukum menyampaikan keberatan terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak sah. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU). Termohon menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dengan meloloskan pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Nias Selatan 2024. Selain itu, pelanggaran lainnya yang dilakukan pemohon adalah pelanggaran penggunaan dana kampanye.
Atas dasar itu, pemohon meminta MK mendiskualifikasi pihak terkait dari Pilbup Nias Selatan 2024. Pemohon juga meminta mahkamah untuk menyatakan bahwa jika pihak terkait didiskualifikasi, maka hasil perolehan suara Pilkada Nias Selatan menjadi sebagai berikut; Firman Giawa-Robert MZ Dakhi sebesar 4.771 suara, Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya sebesar 31.208 suara, dan Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo sebesar 31.494 suara. ***
Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News
Ikuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co
Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Berita Terkait
MK Tolak Gugatan Pilkada Samosir
MK Tolak Gugatan Pilkada Humbang Hasundutan
Sengketa Pilkada Nias Selatan, MK Tolak Gugatan Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo
MK Tolak Gugatan Pilkada Labuhanbatu Selatan
MK Tolak Gugatan Pilkada Toba
MK Tolak Gugatan Pilkada Labuhanbatu
Komentar