Masyarakat Sipil Dukung TNI Amankan Kantor Kejaksaan Seluruh Indonesia

indomedia.co - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (AMSD) menyatakan dukungan terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor TR/422/2025 yang memerintahkan penyiapan dan pengerahan personel TNI beserta perlengkapannya untuk mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi (kejati) dan Kejaksaan Negeri (kejari) di seluruh Indonesia.

Koordinator AMSD, Ikhyar Velayati, menilai kerja sama antara TNI dan Kejaksaan Agung ini akan memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberadaan TNI di lingkungan kejaksaan akan memberi rasa aman dan meningkatkan keberanian jaksa dalam menangani kasus korupsi besar.

"Adanya kerja sama ini justru akan membuat program pemberantasan korupsi lebih maksimal. Kejaksaan menjadi lebih berani, lebih keras, dan lebih tegas dalam menjalankan tugasnya," ujar Ikhyar dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikhyar menduga bahwa penolakan terhadap surat telegram ini sengaja digulirkan oleh kelompok tertentu yang tidak menginginkan keberhasilan agenda antikorupsi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai narasi yang menggiring isu ini sebagai bentuk kembalinya dwifungsi ABRI merupakan upaya untuk melemahkan dukungan terhadap kejaksaan.

"Kami menduga ada kelompok yang 'menggoreng' kerja sama TNI dan Kejagung ini sebagai bentuk hadirnya dwifungsi ABRI. Tujuannya agar TNI menarik dukungan, sehingga Kejaksaan Agung tidak punya keberanian menyelesaikan kasus korupsi besar yang dibekingi para mafia," tegas mantan aktivis 1998 tersebut.

Wakil Koordinator AMSD, Abdul Havid Permana, menambahkan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga pertahanan dan ketahanan negara.

"Pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga pertahanan negara. Negara akan hancur bila korupsi terus dibiarkan. Karena itu, bukan hanya TNI, rakyat dan mahasiswa pun harus ikut mengawasi dan melindungi agenda ini," ujarnya.

Sekretaris Jenderal AMND, Akhrom Saleh, turut menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung cukup tinggi. Ia menyebut Kejagung sebagai salah satu dari tiga lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, setelah TNI dan lembaga kepresidenan.

"Kejaksaan dinilai publik sebagai institusi yang mampu membongkar kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri. Ini menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum," kata Akhrom.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh perwakilan Forum Aktivis 98, Paguyuban Masyarakat Tionghoa diwakili Arif Hariman, dan mantan anggota Ikohi Jawa Timur, Trio Marpaung. ***

Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News

Ikuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co