Tiga Hari Unjuk Rasa, Masyarakat Singkuang I Desak DPRD Keluarkan Rekomendasi Pencabutan Izin PT RPR
MS Putra - Rabu, 22 Maret 2023 19:54 WIB
Istimewa
Masyarakat Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, melakukan unjuk rasa.
indomedia.co -Masyarakat Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam Koperasi Sawit Bersama mendesak DPRD Madina secepatnya mengeluarkan rekomendasi penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Desa Singkuang I dengan PT Rendi Permata Raya (RPR).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Koperasi Sawit Bersama Desa Singkuang I Sapihuddin, menjawab wartawan, Rabu, 22 Maret 2023, menyikapi sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di desa itu.
"Kita mendesak agar Komisi II DPRD Madina untuk berlaku tegas sesuai dengan fungsinya yakni segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin PT Rendi Permata Raya. Jangan sekadar omongan. Kalau memang rekomendasinya pencabutan izin ya, keluarkanlah," ujarnya.
Kata dia, sengketa masyarakat dengan perusahaan itu sudah berlangsung lama.
Sengketa memuncak setelah PT RPR mendapatkan izin HGU dari pemerintah.
"Setelah keluar izin HGU pada Tahun 2015, perusahaan seharusnya sudah membangun plasma, namun, sampai sekarang belum ada yang dibangun," katanya.
Namun anehnya lagi, kata dia lahannya belum juga dibangun, malahan perusahaan sudah mendapatkan sertifikat hak guna usaha.
"Jadi aneh, HGU-nya belum dibangun, sertifikat plasmanya sudah keluar," jelas dia.
Kata Sapihuddin, konflik antara perusahaan dan masyarakat ini memuncak setelah tuntutan masyarakat terhadap 20 persen lahan plasma belum direalisasikan pihak perusahaan.
Dalam tiga hari ini masyarakat Desa Singkuang I melaksanakan aksi damai dan pemblokiran akses jalan perusahaan.
Warga mengatakan, aksi akan terus berlanjut sebelum tuntutan warga dipenuhi.
Untuk menyelesaiakan permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan, Pemkab Madina dan DPRD sebelumnya juga juga telah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak.
Namun kata dia, dari sejumlah pertemuan itu tidak ada menemukan titik terang dan kesepakatan dan masing-masing kedua belah pihak tetap mempertahankan tuntutannya masing-masing.
"Masyarakat tetap komit pada pendiriannya yakni harus mendapatkan 20 persen plasma dari jumlah HGU yang ada," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Madina Dodi Maratua yang dikonfirmasi menjelaskan, permasalahan PT RPR dengan masyarakat itu sudah berlangsung cukup lama.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, kata Dodi, Komisi II sebelumnya juga sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat, pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
"Sebelumnya kita dari komisi dan pemerintah daerah juga sudah beberapa kali melakukan mediasi antara PT Rendi Permata Raya dengan masyarakat di DPRD Madina. Namun selalu menemukan jalan buntu," ujarnya.
Terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi II, kata Dodi menjelaskan, rekomendasi penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan sudah keluarkan oleh komisi. Saat ini masih dalam tahap menunggu petunjuk dan arahan pimpinan DPRD Madina.
"Inti dari rekomendasi itu, kita meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi terhadap PT Rendi Permata Raya," ungkapnya.
Dodi berharap dengan keluarnya rekomendasi nantinya bisa menjadi pegangan pihak terkait termasuk pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan penyelesaian permasalahan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. (***)
Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News
Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Turut Berduka Cita, Sukhairi Melayat dan Ikut Salatkan Jenazah Dua Anak Tenggelam di Sungai Batang Gadis
Hendak Selamatkan Adik dan Temannya Yang Hanyut, Bocah Ini Meninggal Tenggelam, Adiknya Selamat
Bupati Madina Kunjungi dan Berikan Bantuan Kepada Korban Kebakaran
SMGP Kembali Salurkan CSR Kepada Kelompok Tani Desa Ekowisata Hutanamale
Residivis Narkoba Diamankan Satresnarkoba Polres Madina Saat Duduk di Pondok
Bupati Madina Jenguk Bayi Penderita Spina Bifida, Langsung Dibawa Berobat, Biaya Ditanggung Pemerintah
Komentar