Tok! MK Tolak Gugatan Pilkada Mandailing Natal
Suwardi Sinaga - Senin, 24 Februari 2025 18:32 WIB
MK
Gedung MK.
indomedia.co -Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Mandailling Natal Tahun 2024 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Harun Mustafa Nasution dan M Ichwan Husein Nasution.
Sidang pengucapan Putusan Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/202 ini dibacakan pada Senin, 24 Februari 2025.
Sebelumnya, Harun Mustafa Nasution dan M Ichwan Husein Nasution selaku pemohon mempersoalkan syarat administrasi pencalonan Bupati Mandailing Natal atas nama Saipullah Nasution. Menurut pemohon, Saipullah Nasution terlambat menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah mengungkapkan fakta pada 8 September 2024 KPK telah menerima laporan LHKPN atas nama Saipullah Nasution pada saat (masih) masa perbaikan syarat pencalonan pasangan calon. Berpedoman pada ketentuan Angka 5 huruf g Surat Edaran KPK 13/2024 ditegaskan "Dalam hal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, maka KPK tidak akan memberikan Tanda Terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK."
Dengan adanya tanda terima LHKPN dari KPK bertanggal 16 Oktober 2024 tersebut, dikarenakan KPK memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi, sehingga terverifikasi pada 15 Oktober 2024. Oleh karenanya, sambung Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah, hal tersebut membuktikan Saipullah Nasution telah menyerahkan LHKPN khusus sebagai calon pejabat negara yakni calon bupati.
"Hal tersebut tidak dapat dikatakan melewati batas waktu penyerahan LHKPN sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," terang Hakim Konstitusi Guntur dari Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta.
Sebelumnya pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin, 13 Januari 2025, pemohon menyebutkan bahwa Calon Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02 Saipullah Nasution menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal selaku termohon tanggal 16 Oktober 2024. Sedangkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dilakukan pada 22 September 2024. Seharusnya yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan sebagai kandidat kepala daerah.
Kemudian lebih jelas terkait dengan penyerahan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Calon Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02 Saipullah Nasution, tidak menyerahkan pada waktu yang dipersyaratkan sebagaimana ditentukan PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karenanya, pemohon berpendapat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang di dalamnya termasuk pasangan calon atas nama Saipullah Nasution harus dinyatakan cacat formil dan harus didiskualifikasi dari Pemilihan Calon Bupati Mandailing Natal. ***
Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News
Ikuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co
Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Pemkab Taput dan Insan Pers Sepakat Mempererat Kemitraan, Bupati JTP: Judi Online, Narkoba, Disiplin ASN Jadi Fokus Pembinaan Internal
Sekda Mandailing Natal Lantik 110 Pejabat Eselon II, III dan IV
Sekda Mandailing Natal Lantik 55 Pejabat Fungsional
MK Perintahkan PSU 2 TPS Pilkada Barito Utara
MK Diskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution, Perintahkan KPU Pasaman Gelar PSU
MK Tolak Gugatan Pilkada Samosir
Komentar