Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Bukti Komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Suwardi Sinaga - Sabtu, 07 Februari 2026 17:07 WIB
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Bukti Komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution Terhadap Keterbukaan Informasi Publik
Istimewa
Muhammad Safii Sitorus.
Oleh: Muhammad Safii Sitorus

Kamis, 29 Januari 2026 lalu Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Utara Tahun 2027 di Aula Raja Inal Siregar.

Acara ini digelar dengan melibatkan elemen masyarakat di Sumatera Utara yakni; Forkopimda, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara, perguruan tinggi, instansi vertikal, Perangkat Kerja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bappeda/Bappelitbang/Bapperida Kabupaten/Kota, Kabag Hukum Setda Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD/perusahaan swasta srta lembaga profesional/ormas/LSM.

Pelibatan publik dalam setiap awal rencana program kerja pemerintah baik itu program kerja pemerintah pusat, provinsi, kebupaten/kota serta pemerintah desa merupakan tujuan dari dibentuknya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana disebutkan bahwa UU No 14 Tahun 2008 itu adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.

Undang Undang No 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi publik yang dimiliki pemerintah oleh karenanya pemerintah harus membuka diri kepada publik salah satunya dengan melibatkan publik dalam setiap rencana dan pengambilan kebijakan agar publik juga bisa melakukan pengawasan atas kebijakan yang sudah diputuskan tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan.

Ada tujuh poin tujuan UU No 14 Tahun 2008 tersebut yakni; pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.


Editor
: Suwardi Sinaga
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru