Pemkab dan DPRD Madina Sepakati KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026

Pemkab Madina bersama DPRD Kabupaten Mandailing Natal menandatangani Nota Kesepakatan KUPA serta PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Madina, Senin, 21 September 2026. (MS Putra)
Pemkab Madina bersama DPRD Kabupaten Mandailing Natal menandatangani Nota Kesepakatan KUPA serta PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Madina, Senin, 21 September 2026. (MS Putra)

Indomedia.co - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama DPRD Kabupaten Mandailing Natal resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Madina yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, Senin, 21 September 2026.

Bupati Madina, Saipullah Nasution, menegaskan bahwa kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan merupakan langkah krusial untuk memastikan penyesuaian kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini disusun guna merespons perkembangan dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan APBD berjalan.

"Melalui dokumen yang telah disepakati, kita berupaya melakukan penyesuaian terhadap kondisi dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun 2026," ujar Saipullah.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan anggaran diarahkan secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Fokus utamanya mencakup akselerasi pembangunan, peningkatan mutu pelayanan publik, serta penyediaan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mengawal implementasi kesepakatan tersebut pada tahapan penyusunan anggaran selanjutnya secara konsisten dan bertanggung jawab.

Secara khusus, Saipullah menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina untuk segera menindaklanjuti kesepakatan KUPA-PPAS ini dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan.

"Setiap program dan kegiatan yang nantinya tertuang dalam perubahan APBD harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya. ***

Reporter: MS Putra

Editor: Suwardi Sinaga

Post a Comment

Komentar pembaca bukan bagian dari tanggung jawab redaksi.

أحدث أقدم