Prof. Arifuddin: PKB Perlu Bangun Program Kebangsaan Berorientasi Pembebasan Demi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Guru Besar Hukum UINSU, Prof. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., dalam Diskusi Kebangsaan dan Bedah Buku Sosialisme Islam: H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati yang diselenggarakan PC PKB Kota Medan, di Aula PC PKB Medan, Selasa, 10 November 2026. (Istimewa)

Indomedia.co - Politik tidak seharusnya berhenti pada perebutan kekuasaan, jabatan, dan kepentingan kelompok. Lebih dari itu, politik harus menjadi jalan pembebasan manusia dari kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, dan berbagai bentuk penindasan sosial. Perspektif inilah yang dinilai penting dalam membangun arah politik kebangsaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Prof. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., dalam Diskusi Kebangsaan dan Bedah Buku Sosialisme Islam: H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati yang diselenggarakan PC PKB Kota Medan, di Aula PC PKB Medan, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Prof. Arifuddin, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati menawarkan fondasi intelektual yang relevan bagi pembangunan politik kebangsaan. Keduanya merupakan pemikir sekaligus aktivis Muslim yang memandang agama bukan sekadar doktrin dan identitas ritual, melainkan sumber energi moral dan kekuatan sosial untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, keterpurukan, dan kezaliman.

"Bagi Cokroaminoto dan Ali Syari’ati, agama harus menjadi alat sekaligus energi pembebasan manusia. Agama tidak cukup hanya diaktualisasikan di mihrab, masjid, dan majelis taklim, tetapi harus mampu menyapa pasar, industri, ladang, sawah, serta seluruh sentra kehidupan masyarakat," ungkapnya.

Agama Harus Hadir dalam Kehidupan Rakyat

Prof. Arifuddin menjelaskan, salah satu pesan penting pemikiran kedua tokoh tersebut adalah perlunya menghubungkan kesalehan spiritual dengan tanggung jawab sosial. Keberagamaan tidak cukup diukur dari intensitas ibadah ritual, banyaknya zikir, atau nasihat keagamaan yang disampaikan, tetapi juga dari sejauh mana nilai keimanan melahirkan kepedulian, kasih sayang, keadilan, dan tindakan nyata bagi masyarakat.

Dalam perspektif ini, agama harus mampu menjawab persoalan konkret kehidupan manusia, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, perlindungan pekerja, akses pendidikan, hingga keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Dengan demikian, kesalehan individual perlu bergerak menuju kesalehan sosial. Spiritualitas tidak berhenti pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga diwujudkan melalui tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan sosial.

Pemikiran tersebut sekaligus memberikan kritik terhadap praktik keberagamaan yang terlalu menekankan simbol dan formalitas, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

PKB dan Politik yang Membumi

Dalam konteks pembangunan kebangsaan, Prof. Arifuddin menilai rumusan program PKB yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan memiliki relevansi dengan semangat pemikiran Cokroaminoto dan Ali Syari’ati.

Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, partai politik membutuhkan lebih dari sekadar gagasan ideologis dan slogan perjuangan. Diperlukan kesinambungan antara pemikiran, perencanaan program, dan pelaksanaan di tengah masyarakat.

"PKB memiliki peluang untuk menjadi model politik kebangsaan yang mengintegrasikan ide, program, dan aksi secara berkelanjutan. Jangan sampai gagasan hanya berhenti menjadi wacana, sementara program tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Politik harus hadir dalam kehidupan nyata rakyat," tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan politik tidak semata-mata diukur dari capaian elektoral, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, politik yang membumi adalah politik yang memahami realitas sosial, membaca kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Karena itu, program kebangsaan perlu diarahkan untuk membangun manusia Indonesia yang sejahtera secara ekonomi, tetapi tetap bermartabat, berakhlak, berbudaya, memiliki nasionalisme, serta bertakwa kepada Allah SWT.

Hukum Harus Menjadi Kesadaran Sosial

Sebagai Guru Besar Hukum, Prof. Arifuddin juga memberikan perhatian terhadap pentingnya dimensi hukum dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

Menurutnya, pengawalan hukum tidak boleh hanya dipahami dalam pengertian normatif, yakni sebatas peraturan perundang-undangan, prosedur, dan penegakan sanksi. Hukum harus menjadi bagian dari cara berpikir, perilaku, budaya, moral, bahkan spiritualitas masyarakat.

Masyarakat yang sadar hukum bukan hanya masyarakat yang patuh karena takut terhadap hukuman, melainkan masyarakat yang memahami keadilan sebagai kebutuhan dan tanggung jawab bersama.

"Ketika hukum telah terintegrasi dalam cara berpikir, budaya, moral, dan spiritualitas masyarakat, maka keadilan tidak lagi hanya bergantung pada pengawasan dan sanksi formal. Ia tumbuh menjadi kesadaran kolektif dalam kehidupan sosial," jelasnya.

Pendekatan tersebut penting karena berbagai persoalan bangsa tidak selalu dapat diselesaikan melalui instrumen hukum formal. Korupsi, ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan ketidakadilan juga berkaitan dengan persoalan kesadaran moral dan budaya masyarakat.

Oleh sebab itu, pembangunan politik kebangsaan harus berjalan beriringan dengan pembangunan budaya hukum yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

Kesejahteraan Ekonomi Harus Sejalan dengan Martabat Manusia

Lebih jauh, Prof. Arifuddin menekankan bahwa tujuan pembangunan kebangsaan bukan sekadar menciptakan masyarakat yang makmur secara material. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan martabat manusia, karakter, kebudayaan, nasionalisme, dan ketakwaan.

Masyarakat yang sejahtera bukan hanya masyarakat yang memiliki daya beli tinggi, tetapi juga masyarakat yang memperoleh pekerjaan layak, perlindungan hukum, kesempatan pendidikan, akses ekonomi, serta ruang untuk mengembangkan potensi dirinya.

Pada saat yang sama, pembangunan tidak boleh menghilangkan nilai-nilai budaya dan spiritualitas yang menjadi fondasi kehidupan bangsa.

Dalam kerangka tersebut, ketuhanan memberikan orientasi moral bagi pembangunan, sedangkan kemanusiaan menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial.

Pemikiran Cokroaminoto dan Ali Syari’ati menghadirkan pesan bahwa agama dan politik tidak seharusnya berjalan dalam dua ruang yang terpisah. Agama memberikan landasan etik bagi politik, sementara politik menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat.

Pada akhirnya, gagasan yang disampaikan Prof. Arifuddin mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan politik bukan hanya terletak pada seberapa besar kekuasaan dapat diraih, tetapi juga pada seberapa jauh kekuasaan mampu menghadirkan perubahan sosial yang bermakna.

Politik yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan harus mampu menjadikan kekuasaan sebagai tanggung jawab, pembangunan sebagai sarana pemuliaan manusia, dan kesejahteraan sebagai tujuan bersama. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Baca berita lainnya di Google News

Post a Comment

Komentar pembaca bukan bagian dari tanggung jawab redaksi.

أحدث أقدم