Satu Istana, Satu Indonesia: Merawat Kekompakan, Menjaga Kedaulatan Ekonomi

Herianto, S.E. (Istimewa)

Oleh: Herianto, S.E.

Bangsa ini sedang berada di persimpangan yang penting. Di satu sisi, kita memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi. Di sisi lain, kita juga menghadapi godaan lama yang selalu muncul dalam sejarah kita: godaan untuk menyerahkan kedaulatan itu kepada mekanisme pasar yang tidak berpihak, dan godaan untuk terpecah belah oleh narasi yang dibesar-besarkan.

Dalam situasi seperti ini, cara kita berbicara menjadi sama pentingnya dengan apa yang kita bicarakan.

Jika kita berbicara dengan amarah, kita akan menambah perpecahan. Jika kita berbicara dengan kebencian, kita akan kehilangan kebenaran. Tetapi jika kita berbicara dengan tenang, dengan data, dan dengan landasan konstitusi, maka kritik kita akan menjadi kekuatan yang membangun, bukan kekuatan yang merusak.

Karena itu tulisan ini saya sampaikan dengan bahasa yang elegan, dengan niat yang jernih: bukan untuk memperkeruh stabilitas nasional, melainkan untuk memperkuatnya. Bukan untuk mengadu domba siapa pun, melainkan untuk mengajak semua pihak kembali kepada satu tujuan yang sama: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memahami Komprador Sebagai Cara Berpikir, Bukan Sebagai Stigma

Istilah komprador sering disalahpahami sebagai sebuah makian politik. Padahal dalam ilmu ekonomi politik, ia adalah sebuah konsep ilmiah yang sudah lama dikenal.

Komprador merujuk pada sebuah cara berpikir ekonomi yang menempatkan kepentingan modal besar, kepentingan impor, dan ketergantungan pada pihak luar di atas kepentingan produksi nasional dan kedaulatan bangsa sendiri.

Cara berpikir ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang vulgar. Ia sering hadir dalam bentuk yang sangat sopan, sangat rasional, dan sangat meyakinkan. Ia hadir dalam bentuk presentasi yang rapi, dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang tampak ilmiah, dan dalam bentuk opini yang tampak netral.

Pertama, ia melihat negara sebagai beban, bukan sebagai pelindung. Setiap kali negara hadir untuk melindungi petani, melindungi UMKM, atau memberikan subsidi kepada rakyat miskin, itu disebut inefisiensi. Tetapi setiap kali negara hadir untuk memberikan insentif pajak bagi korporasi besar, itu disebut kebijakan yang rasional dan pro-pertumbuhan.

Kedua, ia melihat rakyat sebagai biaya, bukan sebagai tujuan. Upah buruh yang layak dianggap ancaman bagi daya saing. Harga pangan yang terjangkau dianggap ancaman bagi pasar. Pendidikan dan kesehatan gratis dianggap ancaman bagi APBN. Padahal, dalam konstitusi kita, rakyat bukanlah biaya pembangunan. Rakyat adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Ketiga, ia melihat kedaulatan sebagai sesuatu yang kuno. Berbicara tentang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan industri dianggap berbicara tentang masa lalu. Padahal sejarah membuktikan sebaliknya. Bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang mudah ditekan dalam setiap negosiasi internasional.

Maka persoalan kita bukanlah tentang siapa yang komprador dan siapa yang bukan. Persoalan kita adalah: cara berpikir ekonomi seperti apa yang akan kita jadikan sebagai panduan bagi masa depan bangsa ini?

Apakah kita akan terus mengikuti cara berpikir yang membuat kita kaya di atas kertas tetapi miskin di dapur rakyat? Ataukah kita akan kembali kepada cara berpikir yang diajarkan oleh konstitusi kita: Ekonomi yang Berkeadilan Sosial?

Ekonomi yang Berkeadilan Sosial Sebagai Jalan Tengah yang Elegan

Ekonomi yang berkeadilan sosial bukanlah ekonomi yang anti-pasar. Ia juga bukanlah ekonomi yang anti-investasi. Ia adalah jalan tengah yang elegan dan berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 menegaskan tiga prinsip yang sangat jelas: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tiga prinsip itu adalah kompas kita. Jika sebuah kebijakan membuat PDB naik tetapi daya beli rakyat turun, maka kebijakan itu perlu dipertanyakan. Jika sebuah kebijakan membuat IHSG naik tetapi petani dan buruh makin sulit hidup, maka kebijakan itu perlu dievaluasi.

Hari ini, data menunjukkan bahwa kita sedang mengalami pertumbuhan tanpa keadilan yang cukup. PDB kita tumbuh 5,47 persen, tetapi harga cabai mencapai Rp82.450 per kilogram, daging sapi Rp151.800 per kilogram, daging ayam Rp39.200 per kilogram. Nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp18.200 per dolar Amerika Serikat. Penerimaan pajak baru mencapai 76,2 persen dari target, sementara defisit APBN telah mencapai Rp379,3 triliun.

Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Angka-angka itu adalah cermin dari kehidupan sehari-hari rakyat: ibu yang harus berpikir dua kali sebelum membeli cabai, buruh yang gajinya habis sebelum akhir bulan, petani yang hasil panennya tidak sebanding dengan biaya produksinya, dan UMKM yang harus bersaing dengan raksasa e-commerce asing tanpa perlindungan yang memadai.

Di sinilah kita harus kembali kepada pesan Bung Hatta: "Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat."

Merdeka secara politik saja tidak cukup. Jika rakyatnya belum bahagia dan belum makmur, maka kemerdekaan itu baru setengah jalan. Itulah mengapa ekonomi yang berkeadilan sosial bukan sekadar jargon. Ia adalah kelanjutan dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri.

Kami di 98 dulu turun ke jalan bukan untuk mengganti satu orang dengan orang lain, tapi untuk mengganti sistem yang tidak adil dengan sistem yang berkeadilan. Dan sampai hari ini, perjuangan itu belum selesai. Ia hanya berubah bentuk: dari jalanan menjadi gagasan, dari teriakan menjadi tulisan, dari demonstrasi menjadi konstitusi.

Lima Kebijakan Kedaulatan yang Harus Kita Jaga Bersama

1. Hilirisasi: Dari penjual bahan mentah menjadi bangsa industri. Hilirisasi bukan anti-investasi. Hilirisasi adalah investasi yang lebih berkeadilan: investasi yang tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga menguntungkan pekerja, daerah, dan negara.

2. Kedaulatan Pangan: Hak sebuah bangsa untuk memberi makan rakyatnya sendiri. Petani yang sejahtera adalah benteng pertama bagi stabilitas nasional. Jika petani kita kuat, maka harga pangan kita stabil, inflasi terkendali, dan daya beli rakyat terjaga.

3. Subsidi yang Tepat Sasaran: Negara hadir untuk yang lemah, bukan untuk yang kuat. Subsidi energi Rp415,8 triliun tidak boleh dihapus begitu saja. Ia harus diperbaiki datanya melalui DTSEN, agar sampai kepada keluarga miskin, nelayan, petani, dan UMKM kecil, bukan kepada mereka yang sudah mampu.

4. Pajak yang Berkeadilan: Yang besar menanggung lebih besar. UMKM kecil tidak boleh dikejar-kejar dengan beban administrasi yang berat, sementara korporasi besar mendapatkan tax holiday dan pengampunan pajak. Mereka yang menikmati keuntungan terbesar dari perekonomian Indonesia juga harus memberikan kontribusi terbesar bagi negara.

5. Perlindungan UMKM dan Koperasi: UMKM menyerap 97 persen lapangan kerja di Indonesia. Melindungi UMKM bukan berarti anti-kompetisi. Melindungi UMKM berarti memberikan kesempatan yang adil bagi yang kecil untuk tumbuh, agar suatu hari mereka bisa menjadi besar dengan cara yang bermartabat.

Setelah Gibran Mundur: Ujian Kekompakan yang Sesungguhnya

Kita sekarang berbicara tentang sebuah fakta ketatanegaraan: Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden dan menyerahkan kembali mandat itu kepada rakyat.

Sebagai Aktivis 98, saya memandang peristiwa ini dengan sikap yang hormat dan elegan. Apa pun penilaian publik terhadap latar belakangnya, keputusan untuk mundur secara sukarela dan menyerahkannya melalui mekanisme konstitusional adalah sebuah sikap yang patut dihargai. Ia tidak memilih jalan kegaduhan. Ia memilih jalan konstitusi.

Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa jabatan hanya titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya. Ia juga menegaskan bahwa keputusan itu adalah keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Pernyataan itu harus kita hormati sebagai pernyataan resmi dari yang bersangkutan, tanpa perlu kita tambah-tambahi dengan spekulasi yang justru akan memperkeruh suasana.

Bung Hatta pernah mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat tajam dan sangat relevan untuk hari ini: "Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta."

Pesan itu adalah peringatan sekaligus pengingat. Bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang otomatis ada. Persatuan harus dirawat setiap hari, terutama di saat-saat transisi seperti sekarang ini.

Yang jauh lebih penting sekarang adalah: apa yang harus kita lakukan setelah ini?

Pertama, kita harus menjaga agar transisi ini berjalan secara konstitusional, tenang, dan bermartabat. UUD 1945 sudah mengatur jalannya. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Tidak perlu ada kegaduhan. Tidak perlu ada tarik-menarik yang berlebihan. Biarlah mekanisme konstitusi yang bekerja.

Kedua, kita harus menjaga agar Presiden tidak bekerja sendirian dalam kekosongan ini. Seorang presiden membutuhkan pendamping yang bisa membantunya fokus pada agenda kedaulatan ekonomi: menurunkan harga pangan, menstabilkan rupiah, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki data subsidi. Karena itu, proses pemilihan Wapres baru harus dilakukan dengan cepat, tetapi juga dengan cermat, dengan mengutamakan figur yang memahami konstitusi, memahami ekonomi kerakyatan, dan memiliki komitmen pada persatuan nasional.

Ketiga, kita harus menolak segala upaya untuk menjadikan mundurnya Gibran sebagai alat adu domba baru. Jangan sampai ada pihak yang menggunakan peristiwa ini untuk membenturkan presiden dengan pihak mana pun, atau untuk membenturkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mundurnya Gibran bukanlah akhir dari kekompakan. Mundurnya Gibran harus menjadi awal dari kekompakan yang baru, yang lebih dewasa, yang lebih berlandaskan pada konstitusi, bukan pada perasaan.

Sebagai bangsa, kita pernah mengalami peristiwa serupa. Pada Desember 1956, Mohammad Hatta juga mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Bangsa ini tidak runtuh karena peristiwa itu. Bangsa ini justru belajar bahwa jabatan adalah amanah, dan amanah itu bisa dikembalikan dengan cara yang terhormat jika memang sudah waktunya.

Demikian pula hari ini. Yang harus kita jaga bukanlah siapa yang menjadi wapres. Yang harus kita jaga adalah agar Istana tetap satu, agar pemerintahan tetap berjalan, dan agar agenda kedaulatan ekonomi tidak terganggu oleh kekosongan ini.

Istana Bukan Panggung Kepentingan, Istana Adalah Rumah Rakyat

Setiap istana, di negara mana pun, akan selalu didatangi oleh berbagai kepentingan. Ada kepentingan yang datang dengan membawa data yang menenangkan, tetapi tidak sepenuhnya jujur. Ada kepentingan yang datang dengan membawa ancaman bahwa investor akan lari, padahal yang dimaksud hanyalah segelintir spekulan yang takut kehilangan keuntungan sesaat.

Karena itu, tugas kita bukanlah menambah kegaduhan di sekitar istana. Tugas kita adalah membantu Istana untuk tetap jernih: menyampaikan data yang apa adanya, memberikan kritik yang santun, dan mengingatkan dengan hormat bahwa setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini membuat rakyat lebih sejahtera?

Stabilitas nasional tidak dijaga dengan cara membungkam kritik. Stabilitas nasional dijaga dengan cara memastikan bahwa kritik itu disampaikan dengan elegan, dengan data, dengan solusi, dan dengan niat untuk memperbaiki, bukan untuk memecah belah.

Istana adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ia dibangun dari pajak rakyat, dijaga oleh tentara rakyat, dan seharusnya bekerja untuk rakyat. Ia adalah rumah bagi seluruh bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Penutup: Satu Istana, Satu Bangsa, Satu Tujuan

Pada akhirnya, kita semua memiliki tujuan yang sama.

Kita semua ingin Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, adil secara sosial, dan stabil secara politik. Kita semua ingin agar petani kita sejahtera, buruh kita bermartabat, UMKM kita terlindungi, dan generasi muda kita memiliki masa depan yang cerah.

Untuk mencapai tujuan itu, kita tidak membutuhkan Istana yang gaduh. Kita membutuhkan Istana yang tenang, kompak, dan fokus pada kerja.

Kita tidak membutuhkan ruang publik yang dipenuhi oleh adu domba. Kita membutuhkan ruang publik yang dipenuhi oleh gagasan, data, dan solusi.

Dan kita tidak membutuhkan ekonomi yang hanya tumbuh di atas kertas. Kita membutuhkan ekonomi yang tumbuh di dapur rakyat, di pasar tradisional, di sawah petani, di pabrik buruh, dan di warung UMKM.

Istana boleh berganti penghuninya, tapi Indonesia tidak boleh berganti tujuannya.

Gibran sudah menunaikan baktinya. Sekarang giliran kita menunaikan bakti kita: menjaga agar Indonesia tidak goyah hanya karena satu kursi kosong.

Mari kita hormati keputusan Gibran dengan cara yang bermartabat. Mari kita dukung Presiden Prabowo untuk segera mengisi kekosongan ini melalui mekanisme konstitusi. Dan mari kita jaga satu istana, agar kita bisa menjaga satu Indonesia. ***

Penulis adalah Aktivis 98

Baca berita lainnya di Google News

Post a Comment

Komentar pembaca bukan bagian dari tanggung jawab redaksi.

Lebih baru Lebih lama