 |
| Anggota DPRD Madina Teguh W Hasahatan. (Istimewa) |
Indomedia.co - Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Fraksi Amanah Perjuangan, Teguh W Hasahatan, meminta Pemerintah Kabupaten Madina beserta aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil tindakan tegas dan nyata terhadap aktivitas tertambangan ilegal yang kian marak.
Pernyataan keras ini disampaikan Teguh menanggapi insiden pembakaran tiga unit alat berat (ekskavator) oleh massa di Kecamatan Kotanopan baru-baru ini. Menurutnya, aksi tersebut merupakan sinyal kuat atas kemarahan warga yang sudah mencapai puncaknya.
"Tragedi pembakaran tiga ekskavator ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap tambang ilegal. Seharusnya pemerintah daerah dan APH jangan diam. Lakukan penindakan yang tegas bagi pelaku tambang ilegal," ujar Teguh di Panyabungan, Rabu, 7 Oktober 2026.
Teguh juga menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) PETI yang dibentuk oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menilai, meski telah dibentuk selama beberapa bulan, keberadaan Satgas belum menunjukkan langkah konkret yang memberikan efek jera kepada para penambang ilegal.
"Dengan peristiwa ini, Satgas seharusnya malu. Masyarakat Kotanopan sudah mulai bergerak. Jangan akhirnya memancing masyarakat di daerah-daerah lain untuk bersikap anarkis. Ini tidak kita harapkan, kasihan masyarakat," lanjutnya.
Lebih lanjut, Teguh mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten Madina yang dinilainya abai dan membiarkan persoalan tambang ilegal berlarut-larut. Ia menyayangkan pernyataan jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, yang terkesan melempar tanggung jawab penindakan kepada warga.
"Ungkapan wakil bupati beberapa waktu lalu menjadi polemik dan akhirnya memunculkan sikap reaktif dari masyarakat. Apakah memang sebegitu tidak berdaya pemimpin daerah sehingga meminta masyarakat yang langsung melaporkan ke APH," tegas Teguh.
Melalui siaran pers ini, Fraksi Amanah Perjuangan DPRD Madina mendesak Pemkab Madina dan APH untuk segera turun ke lapangan, menindak tegas para pemodal serta aktor di balik aktivitas tambang ilegal, guna mengembalikan kondusifitas wilayah serta mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri oleh warga di masa mendatang. ***
Reporter: MS Putra
Editor: Suwardi Sinaga