
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. (Divhumas Polri)
Indomedia.co - Polri melakukan penyesuaian terhadap aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan kode etik profesi serta mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polri.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penyesuaian regulasi tersebut dilakukan untuk menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri sekaligus meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri.
“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Trunoyudo, Kamis, 19 November 2026.
Perubahan aturan tersebut juga menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yakni mengenai keanggotaan Komisi Kode Etik Polri. Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Selain itu, perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP. Dalam aturan terbaru, sidang wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari sejumlah perubahan ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan Kode Etik Profesi dan mekanisme kerja Komisi Kode Etik Polri.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799.
Untuk diketahui, Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen lengkap Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen. ***
Reporter: Suwardi Sinaga
Editor: Suwardi Sinaga
Baca berita lainnya di Google News