KontraS Sumatera Utara. (Istimewa)

Indomedia.co - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (Kontras Sumut) mendesak Polres Labuhanbatu untuk melanjutkan penyidikan menyeluruh terkait dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan yang melibatkan Sersan Mayor (Serma) BD prajurit TNI yang bertugas sebagai petugas keamanan untuk PT Agrinas Palma Nusantara (APN) terhadap empat warga Desa Sukarame Baru, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara.

Hal itu disampaikan Staf Kampanye dan Opini Publik Badan Pekerja Kontras Sumut Adhe Junaedy dalam siaran pers, Kamis, 19 November 2026.

Disebutkan, peristiwa yang terjadi pada 16 Juli 2026 tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Desakan ini muncul menyusul adanya surat dari Oditurat Militer I-02 Medan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tertanggal 13 November 2026 dengan tembusan kepada Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI) yang menyatakan bahwa Serma BD telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, berkas perkara Serma BD telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan, sebagaimana tercantum dalam surat nomor R/512/PL/XI/2026 tertanggal 12 November 2026.

Dalam surat tersebut, imbuh Adhe Junaedy, Serma BD diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Doni Romadan dan Sutomi, bersama dengan tersangka lainnya, yakni QMH dan IFK. Hal ini mengindikasikan bahwa Serma BD merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian tindakan kekerasan yang pada akhirnya menyebabkan kematian Luis David Hutabarat.

"Fakta tersebut menegaskan perlunya penerapan mekanisme peradilan koneksitas. Menyerahkan kasus ini ke pengadilan militer tidak menjawab persoalan mendasar mengenai yurisdiksi peradilan mana yang tepat untuk mengadili perkara tersebut. Tindak pidana yang diduga terjadi melibatkan kekerasan terhadap warga sipil dan dilakukan dengan bersekongkol bersama sejumlah warga sipil," katanya.

Status BD sebagai prajurit aktif TNI tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa pengadilan militer memiliki wewenang mengadili kasus ini. Prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law) harus menjadi pertimbangan utama, terlebih karena dugaan tindak pidana tersebut melibatkan kekerasan terhadap warga sipil dalam sebuah operasi pengamanan di area perkebunan milik perusahaan.

Bagi Kontras Sumut, imbuh Adhe Junaedy, tidak ada pembenaran untuk menganggap kasus ini sebagai kepentingan militer yang harus diselesaikan secara eksklusif melalui sistem peradilan militer. Hal ini selaras dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum.

"Dalam konteks kasus ini, terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan Serma BD yang korbannya merupakan warga sipil. Oleh karena itu, titik berat kerugian berada pada warga sipil. Apalagi, peristiwa tersebut terjadi pada saat aktivitas pengamanan di perkebunan PT APN bukan pada saat pelaksanaan operasi militer atau sebagai bagian dari proses disipliner internal militer," jelas Adhe.

Penafsiran mengenai penerapan Pasal 170 KUHAP ini juga selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan pada 15 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan masyarakat sipil harus diadili dalam wilayah hukum peradilan umum. Pertimbangan tersebut memperkuat bahwa perkara yang melibatkan pelaku militer harus diadili melalui mekanisme konektivitas. Oleh karena itu, jika perkara yang melibatkan Serma BD ini diadili di pengadilan militer, maka hal tersebut merupakan tindakan inkonstitusional.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi harus menjadi momen penting untuk memastikan diakhirinya praktik penegakan hukum yang memberikan perlakuan istimewa kepada personel TNI ketika mereka terlibat dalam dugaan tindak pidana umum terhadap warga sipil. Penegakan hukum harus menjamin transparansi, akuntabilitas, independensi, dan akses terhadap keadilan bagi korban dan keluarganya," tegasnya.

Proses hukum terhadap Serma BD melalui peradilan militer pasti akan mengabaikan substansi pokok perkara dan melanggengkan impunitas. Hal ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dihimpun KontraS Sumut kekerasan yang dilakukan prajurit TNI pada periode Juli 2024–Juni 2025 tercatat sedikitnya 17 kasus penyiksaan, sementara pada periode Juli 2025–Juni 2026 meningkat menjadi 31 kasus dengan 36 korban luka dan 2 korban meninggal dunia. Lebih jauh terdapat 17 kasus yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam, yang setidaknya 15 kasus diantaranya terjadi dalam aktivitas PT APN.

Dari rentetan kasus tersebut, semua yang diproses di peradilan militer berakhir dengan putusan yang jauh dari keadilan dan pemenuhan hak korban. Bahkan vonis hukuman tidak ada yang melebihi 3 tahun penjara. Misalnya, dalam kasus penembakan MAF dua anggota TNI hanya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara dalam kasus penyerangan warga Sibirubiru, sejumlah terdakwa cuman dihukum mulai dari 7 bulan 24 hari hingga 1 tahun 8 bulan penjara. Karena itu, kata Adhe, Kontras Sumut mendesak proses hukum  terhadap Serma BD untuk diadili di peradilan umum agar tercipta peradilan yang independen, transparan, dan berperspektif korban.

Pemisahan penanganan perkara berdasarkan institusi pelaku—tanpa menelaah keterkaitan antar peristiwa serta tanggung jawab masing-masing pihak berpotensi menyebabkan penegakan hukum yang terfragmentasi dan menghambat pengungkapan kebenaran secara menyeluruh.

"Oleh sebab itu, Kontras Sumut mendesak agar penanganan kasus ini proses hukum melalui mekanisme peradilan koneksitas, dengan penyidikan dan persidangan yang utamanya dilaksanakan dalam sistem peradilan umum. Upaya penegakan hukum tidak boleh berhenti sebatas penetapan tersangka; sebaliknya, harus dipastikan bahwa semua pihak yang diduga terlibat dalam kematian Luis serta penyiksaan terhadap tiga orang lainnya dimintai pertanggungjawaban pidana secara transparan dan adil," tegasnya.

Pergantian pimpinan di Polres Labuhanbatu dari AKBP Wahyu Endrajaya kepada AKBP Rafli Yusuf Nugraha seharusnya menjadi momentum krusial untuk menguji komitmen Kapolres yang baru dalam memastikan bahwa kasus ini ditangani melalui sistem peradilan militer. Kegagalan Kapolres sebelumnya, AKBP Wahyu, untuk membawa kasus ini ke peradilan umum harus diperbaiki oleh penggantinya, sebagai bukti nyata bahwa institusi kepolisian sungguh-sungguh berkomitmen terhadap reformasi kepolisian menuju profesionalisme.

Perlu diketahui, peristiwa kekerasan tersebut bermula pada tanggal 16 Juni 2026 di kawasan perkebunan PT APN, yang terletak di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Dalam peristiwa tersebut, empat warga sipil Luis David Hutabarat (32), Jhoni (28), Doni Romadan (29), dan Sutomi (31) menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh personel keamanan PT APN. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini termasuk prajurit aktif TNI Serma BD, purnawirawan TNI Budiono, Koi Musda Harianja dan Uyung Simanjuntak saat ini sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Selain itu, Ilham K Simamora dan Jansen Panjaitan saat ini berstatus sebagai dalam daftar pencarian saksi (DPS).

Berdasarkan investigasi independen Tim ARMI, Serma BD diduga terlibat langsung dan berperan sebagai aktor aktif dalam rangkaian tindak kekerasan tersebut. Tindak kekerasan yang terungkap mencakup pemukulan dengan benda tumpul, ancaman menggunakan senjata tajam, hingga tindakan menginjak leher korban. ARMI lebih lanjut menduga bahwa keterlibatan BD tidak terbatas pada penyerangan terhadap Doni dan Sutomi saja, melainkan juga mencakup rangkaian peristiwa kekerasan yang pada akhirnya mengakibatkan kematian Luis, pungkas Adhe Junaedy. ***

Reporter: Suwardi Sinaga

Editor: Suwardi Sinaga

Baca berita lainnya di Google News

Post a Comment

Komentar pembaca bukan bagian dari tanggung jawab redaksi.